SOFIFI, SerambiTimur – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mendorong percepatan pembangunan sejumlah gedung pengadilan baru di Kota Sofifi dan Kabupaten Halmahera Barat sebagai upaya mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sherly saat menerima audiensi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Ruang Pertemuan Kediaman Gubernur, Gosale Puncak, Rabu (1/7).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung pembangunan infrastruktur peradilan di daerah.
Fokus pembahasan meliputi dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lahan hibah beserta aksesibilitas sarana pendukung untuk pembangunan sejumlah pengadilan baru di Sofifi dan Jailolo.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara, Musyrifah Alhaddar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Abdul Karim.
Sherly menjelaskan, kunjungan kerja jajaran Direktorat Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung ke Maluku Utara bertujuan meninjau langsung kesiapan lokasi pembangunan. Lokasi yang dikunjungi meliputi lahan untuk pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beserta kawasan perumahan dinas hakim di Kota Sofifi, serta lahan pembangunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
Menurutnya, seluruh lahan yang dibutuhkan telah tersedia dan dinilai siap untuk memasuki tahap pembangunan.
“Saya berharap agar pembangunannya segera dimulai. Jika ada perselisihan yang membutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat tidak perlu lagi mengurus perkara ke provinsi lain karena nantinya sudah tersedia di Sofifi,” ujar Sherly.
Ia menilai keberadaan PTUN di Sofifi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan, sekaligus mengurangi waktu dan biaya yang selama ini harus dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara di luar daerah.
Harapan serupa juga disampaikan untuk pembangunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Jailolo. Kehadiran dua lembaga peradilan tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat Halmahera Barat terhadap layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan efisien.
Audiensi strategis tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, didampingi Sekretaris Ditjen Badilmiltun Sodikin, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado H. Edi Supriyanto, serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Merna Cinthia.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembangunan sarana peradilan dapat segera terealisasi sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat semakin mudah dijangkau dan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan terus meningkat.
Tinggalkan Balasan