TERNATE, SermabiTimur – Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai dua digit. Ironisnya, di tengah pertumbuhan ini, kemiskinan tetap menjadi masalah yang mencolok di mata publik.
Pakar ekonomi Maluku Utara, Mukhtar Adam, mengomentari data BPS ini. “Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan jika bersifat inklusif. Namun, yang terjadi di Maluku Utara justru sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang eksklusif tidak akan menurunkan kemiskinan, malah melahirkan ketimpangan yang makin melebar. Ironisnya, yang makin kaya justru investor dan tenaga kerja asing,” ujarnya.
Adam menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara didominasi oleh sektor pertambangan yang padat modal, bukan padat karya. Hal ini menyebabkan lapangan kerja yang tercipta tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.
“Investasi di sektor pertambangan lebih banyak dinikmati oleh investor dari luar Maluku Utara. Keuntungan yang diperoleh tidak banyak kembali ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Data BPS Maluku Utara menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku Utara masih di atas rata-rata nasional. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 6,70 persen, sementara rata-rata nasional 9,36 persen.
“Pemerintah daerah harus lebih serius menangani masalah kemiskinan ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti jika tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Adam.
Beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah daerah:
– Mendorong investasi di sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
– Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
– Memperbaiki infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
– Memastikan keuntungan dari sektor pertambangan dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara.
“Dengan langkah yang tepat, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Adam.
Tinggalkan Balasan