TERNATE, Serambitimur.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara telah merampungkan pemeriksaan pendahuluan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan mencakup dua sektor utama, yaitu ketahanan energi dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menyatakan pemeriksaan pendahuluan ini berlangsung selama sekitar satu bulan. Tujuannya melihat aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program dan pelayanan pemerintah.
“Kita baru selesai pemeriksaan pendahuluan kinerja. Pemeriksaan kinerja itu lebih kepada apa yang seharusnya kita lakukan tapi belum kita lakukan, untuk memperbaiki kinerja,” ujar Samsuddin di Hotel Crisan, Ternate, Selasa (30/9/2026).
Hasil pemeriksaan pendahuluan telah disampaikan. Selanjutnya, pemeriksaan akan memasuki tahap terinci yang dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober 2026. Pada tahap ini, pemeriksaan dilakukan lebih mendalam, termasuk menelusuri pengelolaan belanja hingga ke tingkat sekolah.
“Jadi telah disampaikan sudah selesai pendahuluannya. Nanti mereka akan masuk lagi untuk pemeriksaan terinci. Terinci itu biasanya untuk mencari tahu sampai ke sekolah-sekolah seperti apa pengelolaan belanja dan sebagainya,” katanya.
Untuk tema ketahanan energi, BPK memeriksa kebutuhan energi yang dilaporkan Pemprov Maluku Utara serta rencana pemenuhan kebutuhan energi ke depan. Pemeriksaan mencakup kebutuhan bahan bakar dan perencanaan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi.
“Kalau di kita untuk energi itu dicek terkait kebutuhan yang kita laporkan, kemudian terkait rencana-rencana pemenuhan kebutuhan energi, bahan bakar apa semua itu dilihat,” jelasnya.
Pemeriksaan ini melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Lingkungan Hidup. Bappeda diperiksa terkait aspek perencanaan, sedangkan dinas lainnya sesuai keterkaitannya dengan program ketahanan energi.
Selain energi, pengelolaan Dana BOS juga menjadi fokus pemeriksaan, melibatkan Dinas Pendidikan dan perangkat daerah terkait perencanaan dan penganggaran pendidikan. Pada tahap terinci nanti, penelusuran dilakukan lebih mendalam mengenai bagaimana belanja dari Dana BOS dikelola hingga ke sekolah.
Samsuddin mengatakan pemeriksaan selama sebulan ini masih berada pada tahap umum. “Ini kan baru satu bulan ini cuma lihat-lihat saja, masih umum saja, dinas terkait sudah kooperatif,” ujarnya.
Dengan masuknya pemeriksaan terinci pada 19 Oktober, BPK akan menelusuri lebih jauh pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran di lapangan. Pemprov Maluku Utara berharap hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga masukan nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik.
