JAKARTA, SerambiTimur – Suasana hangat memenuhi Ballroom Hotel Borobudur pada Kamis (4/5/2025). Para ketua dan sekretaris DPRD provinsi dari seluruh Indonesia berkumpul mengikuti pelantikan pengurus baru Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDPSI). Di antara mereka, dua nama dari Maluku Utara turut mendapat amanah penting: Ketua DPRD Malut Drs. H. Iqbal Ruray dan Sekretaris DPRD Malut, Isman Abbas.
Pelantikan dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dan disaksikan anggota Komisi I DPR RI serta pejabat tinggi Kemendagri. Momen ini menandai awal peran strategis ADPSI untuk lima tahun ke depan.
Dalam SK ADPSI Nomor 3 Tahun 2025, sejumlah tokoh ditetapkan mengisi struktur pengurus. Ketua DPRD Jawa Barat, H. Buky Wibawa Karya Guna, dipercaya sebagai Ketua Umum, sementara Iqbal Ruray dari Maluku Utara menduduki posisi Wakil Ketua VI. Di organisasi ASDPSI, Sekretaris DPRD Maluku Utara juga mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua VI.
Misi Penguatan Peran DPRD
Setelah dikukuhkan, Iqbal menegaskan bahwa ADPSI periode baru ini akan fokus pada penguatan aspek hukum agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD provinsi semakin optimal.
“Masih banyak hak DPRD yang sebenarnya sudah jelas dalam PP 18 Tahun 2017 maupun pergub. Tapi kenyataannya, di lapangan sering terjadi persoalan. Ini harus diperbaiki,” ujar Iqbal.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pendampingan agar DPRD di seluruh provinsi dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan profesional.
Sorotan soal Ketahanan Fiskal Maluku Utara
Di sisi lain, Iqbal menyoroti besarnya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Maluku Utara, yang menurutnya jauh lebih besar dibandingkan provinsi lain di kawasan timur Indonesia.
Kondisi tersebut, kata Iqbal, menuntut pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Ketahanan fiskal harus diperkuat, dan kuncinya adalah peningkatan PAD. Ini akan menjadi salah satu agenda advokasi ADPSI,” tegasnya.
Dengan struktur kepengurusan baru ini, ADPSI dan ASDPSI memasuki babak baru dalam memperkuat peran strategis DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Maluku Utara turut membawa suara dan kepentingannya melalui dua figur penting yang kini berada di pusat organisasi.
Tinggalkan Balasan