TERNATE, Serambitimur.id – Lembaga Pelta Maluku Utara mendesak Kejaksaan Agung membongkar jaringan dugaan penyimpangan pertambangan nikel di Maluku Utara, termasuk menelusuri keterlibatan Arif Kurniawan beserta tiga perusahaan yang menjadi sorotan.
Desakan tersebut disampaikan Lembaga Pelta Maluku Utara menyusul langkah Kejagung mengembangkan penyidikan perkara tambang nikel dengan tersangka Arif Kurniawan.
Direktur Pelta, Maruf Majid, mengungkapkan bahwa nama Arif Kurniawan sebenarnya sudah lama terdengar di Maluku Utara. Bahkan, pihaknya mengaku pernah memperoleh informasi mengenai dugaan keberadaan sejumlah orang yang disebut sebagai kaki tangan Arif di daerah ini.
Mereka diduga berasal dari kalangan konsultan dan kontraktor pertambangan yang memiliki keterkaitan dengan pengurusan PT Halmahera Mineral Utama.
Menurut Maruf, di bawah jaringan konsultan dan kontraktor tersebut juga terdapat sejumlah orang lapangan yang selama ini disebut‑sebut merasa memiliki keleluasaan menjalankan berbagai aktivitas tanpa hambatan.
“Selama ini ada orang‑orang lapangan yang mengaku bisa melakukan apa saja tanpa halangan. Bahkan, ada yang merasa kebal hukum karena mengklaim memiliki bekingan dari kontraktor dan konsultan tambang, yang diduga memiliki hubungan dengan Arif Kurniawan,” ungkap Maruf.
Ia menilai, perkembangan penyidikan Kejagung menjadi momentum penting untuk menguji informasi mengenai dugaan hubungan antarpihak tersebut. Termasuk informasi yang berkembang mengenai dugaan jaringan yang disebut‑sebut memiliki keterkaitan hingga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Pelta menegaskan, informasi tersebut harus ditelusuri secara profesional dan tidak boleh dijadikan kesimpulan sebelum didukung bukti hukum. Namun, apabila ditemukan petunjuk yang relevan, penyidik diminta tidak ragu melakukan pendalaman.
“Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hanya karena memiliki jaringan atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan,” tegasnya.
Tiga Perusahaan Jadi Sorotan
Secara khusus, Pelta meminta penyidik mendalami dugaan persoalan yang berkaitan dengan tiga perusahaan, yakni PT Halmahera Mineral Utama, PT Dharma Rosadi Internasional, dan PT Kencana Reksa Gemilang.
Sorotan terhadap PT Dharma Rosadi Internasional juga berkaitan dengan informasi sengketa lahan bersama warga di sekitar area tambang. Perusahaan tersebut diduga belum menyelesaikan kewajiban ganti rugi lahan kepada warga terdampak.
Pelta meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut‑larut. Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum maupun kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi.
Selain itu, perlu ditelusuri siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan‑perusahaan tersebut, termasuk hubungan bisnis, kepemilikan manfaat, serta pihak‑pihak yang terlibat dalam aktivitas operasionalnya.
Legalitas IUP PT Halmahera Mineral Utama Dipertanyakan
Berdasarkan data perizinan yang dihimpun, PT Halmahera Mineral Utama tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas nikel pada tahap Operasi Produksi dengan luas wilayah 540 hektare di Kabupaten Halmahera Tengah.
Izin tersebut tercatat dengan Nomor 42/1/IUP/PMDN/2025, berlaku sejak 3 September 2025 hingga 21 Desember 2029.
Sementara itu, struktur kepemilikan saham perusahaan menunjukkan PT Dharma Rosadi Internasional menguasai 30 persen saham, sedangkan PT Kencana Reksa Gemilang memiliki 70 persen saham.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial ownership di balik perusahaan tersebut.
Pelta juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penerbitan IUP PT Halmahera Mineral Utama.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup dokumen penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), riwayat proses perizinan, pemenuhan persyaratan administratif dan teknis, persetujuan lingkungan, serta kesesuaian lokasi konsesi dengan tata ruang.
Tidak hanya itu, status batas wilayah konsesi juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan perizinan lain maupun kawasan hutan.
Aspek sumber pembiayaan perusahaan dan identitas pemilik manfaat sebenarnya juga dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses pengurusan maupun penerbitan izin.
Kunjungan ke Sofifi Ikut Diminta Ditelusuri
Selain struktur kepemilikan perusahaan, berkembang pula informasi mengenai kunjungan kerja mantan istri Listyo Sigit Prabowo ke Sofifi, Maluku Utara, pada 25 Agustus 2026.
Informasi tersebut turut menjadi perhatian dan diminta ditelusuri secara proporsional, khususnya terkait agenda dan tujuan kunjungan apabila memang terdapat relevansi dengan aktivitas bisnis pertambangan.
Pelta menekankan, penelusuran informasi tersebut tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi ataupun hubungan personal semata. Harus ada bukti dan relevansi yang jelas sebelum dikaitkan dengan perkara pertambangan.
Dalam konteks ini, Kejagung diminta menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup.
Kementerian ESDM juga didesak membuka informasi mengenai proses penerbitan IUP dan dokumen pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta memeriksa status penguasaan dan penggunaan kawasan apabila terdapat indikasi aktivitas pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan hutan.
Pelta berharap pengembangan penyidikan Kejagung mampu mengungkap secara terang dugaan praktik pertambangan ilegal maupun penyimpangan dalam tata kelola pertambangan di Maluku Utara.
Penegakan hukum, kata Maruf, harus menyentuh seluruh pihak tanpa pandang bulu. Jangan sampai proses hukum hanya menyasar pelaku di lapangan, sementara pihak‑pihak yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh.
Maluku Utara, menurutnya, tidak boleh terus menjadi ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan dan aktivitas pertambangan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. (*)
