TERNATE, SerambiTimur — Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Chasan Boesoirie, Samsuddin A. Kadir, angkat bicara terkait polemik tunggakan utang yang masih membayangi rumah sakit rujukan utama di Maluku Utara tersebut.
Kepada wartawan, Sabtu (10/5), Samsuddin menjelaskan bahwa tunggakan itu bukan persoalan baru, melainkan sudah berlangsung sejak 2021. Tunggakan tersebut berkaitan dengan belanja obat-obatan dan jasa pelayanan yang saat itu pembayarannya tertunda hingga dua bulan.
“Setiap pembayaran mencakup dua sampai tiga bulan. Seiring waktu, pola pembayaran ini membuat kinerja sulit diukur,” ujar Samsuddin.
Menurutnya, sejak 2023 manajemen memutuskan untuk membenahi pola pembayaran. Jasa yang tertunda selama dua bulan dianggap sebagai utang dan mulai dibayar pada bulan berikutnya.
“Jadi dibayar bertahap per bulan, agar tidak menumpuk hingga tiga bulan. Karena jasa ini sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja,” terangnya.
Ia menepis anggapan bahwa dana jasa yang tertunggak tidak jelas penggunaannya. Menurutnya, dana tersebut dipakai untuk mendukung operasional rumah sakit, dan tidak ada penyalahgunaan.
“Kami terus melakukan pengawasan. Saya sudah meminta manajemen untuk bertanggung jawab dan mereka kini telah mulai membayar utang secara bertahap,” ungkapnya.
Samsuddin menambahkan, manajemen RSUD Chasan Boesoirie saat ini mulai menunjukkan perbaikan dalam tata kelola keuangan dan pelayanan.
Tinggalkan Balasan