Sultan Tidore: Saya Tak Pernah Perintahkan Perangkat Adat Melakukan Aksi di Wayamli!

Ternate, SerambiTimur – Sultan Tidore, Hi Husain Alting Sjah, angkat bicara keras terkait aksi blokade tambang oleh warga Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Halmahera Timur, pada Senin, 21 April 2025. Dalam pernyataannya, Sultan secara tegas membantah telah memerintahkan siapapun dari pihak Kesultanan untuk memimpin atau terlibat dalam aksi tersebut.

“Saya tegaskan, tidak pernah ada perintah dari saya! Siapapun yang mengatasnamakan adat dan mengaku mendapat instruksi dari Kesultanan, itu bohong dan bisa langsung dikonfirmasi kepada saya,” tegas Sultan saat ditemui di kediamannya, Selasa malam (22/4/2025).

Sultan juga mengimbau masyarakat di Desa Wayamli agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu yang disebarkan oknum tak bertanggung jawab yangb sengaja membawa nama kesulatanan.

“Masyarakat harus mencermati persoalan ini dengan kepala dingin. Jangan percaya hoaks yang justru menyesatkan dan memecah belah. Yang jelas, Kesultanan tidak pernah mengutus siapa pun untuk terlibat dalam aksi itu. Saya kaget ketika ada beberapa teman mengirim link berita dan juga media sosial kepada saya,” ujarnya menekankan.

Sultan Tidore menjelaskan, ada dua sampai tiga orang oknum menggunakan pakaian adat kesultanan Tidore lalu seakan mereka utusan dari Kesultanan tidore.

“Saya melihat dari video, oknum ini dari Tidore memakai pakaian adat, lalu seolah itu adalah utusan dari Kesultanan atau perintah dari saya. Olehnya itu saya sampaikan kepada publik bahwa sampai detik ini saya tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk turun melakukan aksi. Masalah ini murni soal tarik-menarik batas wilayah antara warga Wayamli dan desa tetangga. Tapi kenapa Kesultanan harus diseret-seret? Itu justru membuat masyarakat bingung. Saya ulang, tidak pernah ada perintah dari Kesultanan.!” tegasnya.

Sebelumnya, aksi massa di depan lokasi tambang PT Sembaki Tambang Sentosa dipimpin oleh Ahmad Hi Djaim. Mereka menuntut penghentian aktivitas tambang, ganti rugi atas kerusakan lahan adat seluas 20 hektare, serta meminta dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) ditunjukkan oleh pihak perusahaan.

Namun hingga kini, manajemen PT STS belum memberikan tanggapan resmi. Situasi sempat memanas, namun berhasil dikendalikan aparat kepolisian.

Baca juga berita sebelumnya: Sultan Tidore Angkat Suara, Isu Pencatutan Nama Kesultanan di Aksi Tambang Wayamli