Sofifi, SerambiTimur – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah XV Maluku Utara berharap Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, membawa perubahan signifikan dalam lima tahun kepemimpinannya. Salah satu langkah awal yang dinilai krusial adalah melakukan evaluasi terhadap pegawai serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak produktif atau berkinerja buruk.
Selain itu, GMKI Malut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota, penguatan ekonomi makro, serta implementasi kebijakan nasional yang benar-benar berdampak bagi masyarakat Maluku Utara.
Koordinator Wilayah XV GMKI Malut, Fandi Salasa, mengingatkan bahwa kepemimpinan Sherly Laos harus bebas dari praktik korupsi dan suap, terutama terkait izin usaha pertambangan (IUP). “Kasus korupsi dan suap IUP sebelumnya telah menyeret beberapa politikus dan pengusaha. Kami berharap ibu gubernur lebih bijaksana dan tulus mengabdi, sehingga potensi daerah benar-benar berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (27/2).
Fandi juga menyoroti sektor hilirisasi dan pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian Malut, namun sekaligus menjadi sektor yang rawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia mengingatkan agar pengelolaan sektor ini dilakukan secara transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Maluku Utara sendiri dikenal sebagai provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia, mencapai skor 76,34 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Malut juga tercatat sebagai yang tertinggi, yakni 13,73 persen pada tahun 2024. Namun, GMKI menilai pencapaian ini harus diiringi dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
GMKI juga mengingatkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun nantinya harus berbasis analisis yang matang serta disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. “RPJMD ini seperti peta pemandu bagi seorang nakhoda dalam berlayar. Harus disusun secara matang, dikomparasikan dengan provinsi lain yang lebih maju, atau dianalisis dengan metode SWOT. Jangan hanya asal ketok palu dalam pembahasannya nanti,” tegas Fandi.
Organisasi bersemboyan Ut Omnes Unum Sint ini menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar kepemimpinan Sherly Laos benar-benar membawa perubahan nyata bagi Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan