Sofifi, SerambiTimur- Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, menyoroti kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 yang dinilai gagal. Kedua OPD tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“DAK tahun 2024 di DKP mengalami kegagalan lelang, sementara di PUPR terdapat proyek yang tidak selesai. Saya telah memanggil kepala dinas terkait untuk menyusun perencanaan yang lebih baik ke depannya,” ujar Samsudin pada Senin, 21 Januari 2025.
Samsudin menekankan pentingnya perencanaan yang matang oleh OPD pengelola DAK Fisik agar pelaksanaan proyek tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia juga mengingatkan agar proyek yang didanai DAK segera diselesaikan sesuai target. “Saat ini, beberapa proyek masih berjalan dan perlu didorong untuk mencapai target. Harapan saya, masalah ini segera diselesaikan oleh dinas terkait,” tegasnya.
Sebagai informasi, terdapat pekerjaan fisik yang didanai DAK tahun 2024 di dua OPD yang belum tuntas dikerjakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengelola anggaran sebesar Rp179 miliar dengan realisasi mencapai 90%, sementara Dinas PUPR mengelola Rp59 miliar lebih dengan realisasi 95%.
Sebelumnya, Lembaga Pemantau Independen (LPI) mengungkap dugaan pemotongan 16% pada penyaluran DAK 2024 dari Dinas Pendidikan Maluku Utara. Dana sebesar Rp179 miliar yang dialokasikan untuk 61 proyek SMA, SMK, dan SLB di berbagai kabupaten/kota disebut mengalami penyimpangan sejak dua kali pencairan.
Menanggapi hal ini, Samsudin diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan pengelolaan DAK berjalan transparan dan akuntabel, serta menindaklanjuti temuan terkait dugaan penyimpangan dana tersebut.
Tinggalkan Balasan