TERNATE, Serambitimur.id – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik lewat koordinasi bersama Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Senin (19‑10‑2026).
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Biro PBJ tersebut membahas persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2027 sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terkait implementasi Undang‑Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menyambut langsung rombongan Komisi Informasi yang terdiri atas Wakil Ketua Sofyan Ali, S.E. Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Firjal, S.Sos., M.A.P. serta Koordinator Bidang Kelembagaan Mu’minah Daeng Barang, S.I.Kom.
Turut hadir Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ Takdir Ali Mahmud, Plt. Kepala Bagian PBJ Krisnawanto, beserta jajaran Sub‑Bagian dan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa.
Dalam pertemuan tersebut, Hairil Hi. Hukum menjelaskan bahwa keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya telah berjalan melalui beragam sistem informasi yang dikembangkan LKPP. Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat diakses masyarakat lewat SiRUP, sedangkan tahap persiapan hingga pelaksanaan pengadaan dapat ditelusuri melalui SPSE dan Katalog Elektronik INAPROC. Data kinerja penyedia tersedia di SIKaP, sementara daftar hitam penyedia dapat dilihat melalui sistem INAPROC.
“Pada prinsipnya, kami telah berupaya menerapkan transparansi pengadaan seluas‑luasnya. Informasi pengadaan tersedia melalui sistem yang dapat diakses masyarakat tanpa harus melalui proses login untuk informasi yang memang terbuka bagi publik,” jelas Hairil. Ia menegaskan pemanfaatan sistem‑sistem tersebut merupakan langkah agar proses pengadaan dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Meski demikian, penguatan laman resmi Biro PBJ tetap dibutuhkan guna menjadi pintu layanan informasi yang lebih terarah bagi publik.
Dalam diskusi bersama Komisi Informasi, dibahas pula kendala teknis yang sempat dialami laman resmi Biro PBJ. Komisi Informasi mendorong Biro PBJ untuk menata pengelolaan informasi publik secara lebih terstruktur, termasuk penguatan petugas layanan informasi serta koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi, panduan, serta saluran pengaduan sesuai ketentuan perundang‑undangan.
Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara menjelaskan bahwa pada tahun 2026 fokus masih pada sosialisasi keterbukaan informasi publik dan penanganan sengketa informasi. Sementara pada 2027 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan keterbukaan informasi terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara, dan Biro PBJ menjadi salah satu sampel evaluasi. Hasil evaluasi tahun 2026 menunjukkan perlunya peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Maluku Utara. Keterbukaan informasi menjadi unsur penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara akan mengirimkan formulir Self‑Assessment atau penilaian mandiri untuk mengukur pemenuhan standar layanan informasi publik pada Biro PBJ. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pembenahan layanan informasi. Komisi Informasi juga membuka pendampingan agar Biro PBJ dapat memperkuat saluran permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui koordinasi ini, Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara berkomitmen terus memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, baik lewat pemanfaatan sistem‑sistem nasional maupun pengembangan layanan informasi pada laman resmi Biro PBJ. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyiapkan Biro PBJ menghadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2027, melainkan mewujudkan tata kelola pengadaan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
