Daerah

Biro PBJ Malut Perkuat Layanan Informasi Publik Menjelang Mone 2027

Serambi Timur Diperbarui 13:41 WIT 3 menit membaca
Oplus_131072
Ukuran Teks:

TERNATE, Serambitimur.id – Biro Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ)  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Maluku  Utara memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik lewat koordinasi bersama Komisi  Informasi  Provinsi Maluku Utara, Senin  (19‑10‑2026).

Pertemuan yang digelar di Ruang  Rapat Biro PBJ tersebut membahas persiapan Monitoring  dan  Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi  Publik Tahun 2027 sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi di lingkungan Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terkait implementasi Undang‑Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik, khususnya pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menyambut langsung rombongan Komisi Informasi yang terdiri atas Wakil  Ketua Sofyan  Ali, S.E. Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Firjal, S.Sos., M.A.P. serta Koordinator Bidang  Kelembagaan Mu’minah Daeng  Barang, S.I.Kom.

Turut hadir Kepala Bagian Pembinaan  dan Advokasi  PBJ Takdir Ali  Mahmud, Plt. Kepala Bagian  PBJ  Krisnawanto, beserta jajaran  Sub‑Bagian dan Pejabat  Fungsional  Pengadaan Barang Jasa.

Dalam pertemuan tersebut,  Hairil Hi. Hukum  menjelaskan bahwa keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya telah berjalan melalui beragam sistem informasi yang dikembangkan LKPP. Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat diakses masyarakat lewat SiRUP, sedangkan tahap persiapan hingga pelaksanaan pengadaan dapat ditelusuri melalui SPSE dan Katalog Elektronik INAPROC. Data kinerja penyedia tersedia di SIKaP, sementara daftar hitam penyedia dapat dilihat melalui sistem INAPROC.

“Pada prinsipnya, kami telah berupaya menerapkan transparansi pengadaan seluas‑luasnya. Informasi pengadaan tersedia melalui sistem yang dapat diakses masyarakat tanpa harus melalui proses login untuk informasi yang memang terbuka bagi publik,” jelas Hairil. Ia menegaskan pemanfaatan sistem‑sistem tersebut merupakan langkah agar proses pengadaan dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Meski demikian, penguatan laman resmi Biro PBJ tetap dibutuhkan guna menjadi pintu layanan informasi yang lebih terarah bagi publik.

Dalam diskusi bersama Komisi  Informasi, dibahas pula kendala teknis yang sempat dialami laman resmi  Biro  PBJ. Komisi Informasi mendorong  Biro PBJ untuk menata pengelolaan informasi publik secara lebih terstruktur, termasuk penguatan petugas layanan informasi serta koordinasi dengan  Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi, panduan, serta saluran pengaduan sesuai ketentuan perundang‑undangan.

Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara menjelaskan bahwa pada tahun 2026 fokus masih pada sosialisasi keterbukaan informasi publik dan penanganan sengketa informasi. Sementara pada 2027 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan keterbukaan informasi terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara, dan Biro PBJ menjadi salah satu sampel evaluasi. Hasil evaluasi tahun 2026 menunjukkan perlunya peningkatan kualitas keterbukaan informasi di Maluku Utara. Keterbukaan informasi menjadi unsur penting guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut,  Komisi  Informasi Provinsi Maluku Utara akan mengirimkan formulir Self‑Assessment atau penilaian mandiri untuk mengukur pemenuhan standar layanan informasi publik pada Biro PBJ. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pembenahan layanan informasi. Komisi Informasi juga membuka pendampingan agar Biro PBJ dapat memperkuat saluran permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi sesuai prosedur yang berlaku.

Melalui koordinasi ini,  Biro  PBJ  Setda Provinsi Maluku Utara berkomitmen terus memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, baik lewat pemanfaatan sistem‑sistem nasional maupun pengembangan layanan informasi pada laman resmi Biro PBJ. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyiapkan Biro PBJ menghadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2027, melainkan mewujudkan tata kelola pengadaan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)

Tinggalkan komentar