Tiongkok Vs Amerika Serikat di Maluku Utara, Dari Halteng ke Halbar

Oleh: Mukhtar Adam

Berbagai riset global menunjukkan bahwa wilayah kaya sumber daya sering diposisikan sebagai periphery, ruang pasok bagi rebutan kaum kapitalis global yang saling bertarung. Seperti perebutan cengkeh dan pala pada masa Portugis dan Spanyol yang menguasai Ternate dan Tidore, kini pergeseran itu terjadi di Halmahera—dari Halteng hingga Halbar. Dalam dua dekade terakhir, transformasi sistem produksi global telah menggeser status wilayah-wilayah tertentu dari sekadar pinggiran menjadi simpul strategis (strategic nodes) dalam rantai nilai global. Gambaran ini setidaknya menempatkan Halteng, Halsel, dan Halbar di Maluku Utara sebagai titik krusial.

Keberadaan cadangan nikel laterit berskala dunia, dikombinasikan dengan meningkatnya kebutuhan mineral kritis untuk transisi energi global, telah menjadikan Maluku Utara bagian integral dari persaingan geopolitik abad ke-21. Di wilayah ini, rivalitas dua kekuatan ekonomi dunia—Tiongkok dan Amerika Serikat—bertemu di Halmahera, bukan dalam forum diplomatik, melainkan dalam bentuk investasi, teknologi, dan penguasaan rantai pasok.

Tulisan ini mencoba mengungkap bahwa dinamika investasi Tiongkok pada era Presiden Joko Widodo dan masuknya investasi Amerika Serikat di Talaga Ranu pada era Presiden Prabowo Subianto bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pergeseran struktur kekuasaan ekonomi global. Namun, yang kerap luput dari analisis adalah posisi daerah, khususnya Maluku Utara, dalam rebutan kuasa ekonomi global tersebut: apakah menjadi penerima manfaat, atau justru menjadi episentrum bencana global yang dimulai dari Halmahera?

Sejak krisis finansial global 2008, sistem ekonomi dunia bergerak menjauhi globalisasi liberal menuju apa yang oleh Farrel dan Newman (2019) disebut sebagai weaponized interdependence. Negara-negara besar tidak lagi sekadar berlomba menurunkan tarif, tetapi berupaya menguasai simpul-simpul strategis dalam jaringan produksi global—teknologi, keuangan, logistik, dan sumber daya alam.

Tiongkok dan Amerika Serikat merepresentasikan dua pendekatan berbeda:

1. Tiongkok mengandalkan strategi state-led industrial capitalism, dengan fokus pada penguasaan manufaktur, pemrosesan, dan kapasitas produksi berskala besar.
2. Amerika Serikat menekankan kontrol atas standar, teknologi tinggi, keuangan global, serta legitimasi normatif melalui rezim ESG, HAM, dan keamanan ekonomi.

Dalam konteks ini, mineral kritis—terutama nikel—menjadi arena baru perebutan pengaruh. Nikel bukan lagi sekadar komoditas, melainkan geostrategic asset yang menentukan masa depan industri kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan pertahanan.

Bagaimana dengan Presiden Jokowi yang “membawa perahu” Tiongkok mendarat di Halmahera? Apakah ini bagian dari pilihan politik industrialisasi cepat? Kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural Indonesia pasca-2014: keterbatasan fiskal, defisit infrastruktur, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dalam kerangka developmental state, Jokowi mengambil posisi pragmatis dengan menggandeng mitra yang mampu membangun cepat, dengan risiko politik dan ekonomi yang dinilai dapat dikelola. Pilihan itu terwujud melalui kerangka Belt and Road Initiative (BRI).

Tiongkok datang dengan menawarkan pembiayaan besar, teknologi yang telah teruji secara komersial, serta kesediaan mengambil risiko awal di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Maluku Utara pun ditempatkan sebagai titik strategis pembangunan kawasan industri nikel terintegrasi dengan berbagai fasilitas yang difasilitasi negara.

Dampaknya, kebijakan hilirisasi berjalan serentak secara nasional. Kerja sama dengan Tiongkok menghasilkan capaian: larangan ekspor bijih nikel ditegakkan (meski sesekali bocor), kapasitas smelter meningkat pesat, dan Indonesia bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi pemain kunci produk antara (intermediate goods) global. Nilai ekspor berbasis nikel melonjak, dan Indonesia memperoleh posisi tawar baru di pasar global sebagai keberhasilan industrialisasi.

Namun, keberhasilan itu tidak sepenuhnya menutupi ketidakadilan dan ketimpangan di Maluku Utara. Lonjakan PDRB sering kali hanya tercatat dalam buku statistik, tetapi tidak mengalir ke pulau-pulau berpenghuni. Auty (2001) menyebutnya sebagai resource-driven growth without development. Gejalanya terlihat jelas: nilai tambah utama terserap oligarki di luar wilayah; kontribusi terhadap PAD rendah; kerusakan lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat lokal; transfer teknologi terbatas; serta tekanan inflasi kawasan industri yang memperdalam kemiskinan warga yang tidak terhubung langsung dengan industri.

Dengan kata lain, Jokowi berhasil mempercepat hilirisasi melalui Tiongkok, tetapi belum sepenuhnya menciptakan mekanisme value capture bagi masyarakat lokal sebagaimana amanat konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kini, era Prabowo Subianto membuka babak baru dengan menggandeng Amerika Serikat. Masuknya investasi AS di sektor energi ramah lingkungan, termasuk panas bumi Talaga Ranu di Halbar, tidak bisa dilepaskan dari eskalasi rivalitas AS–Tiongkok, terutama pasca disahkannya Inflation Reduction Act (IRA). Indonesia diposisikan sebagai mitra alternatif krusial dalam rantai pasok mineral kritis.

Berbeda dengan pendekatan Tiongkok melalui industri berat dan ekstraktif, Amerika Serikat cenderung memilih jalur energi ramah lingkungan, teknologi tinggi, serta proyek dengan legitimasi lingkungan yang kuat. Nilai investasinya mungkin lebih kecil dibanding industri nikel, tetapi dampak strategisnya signifikan: penguasaan standar, akses pembiayaan global, dan pendekatan yang lebih lunak namun berpengaruh.

Pendekatan AS menawarkan sejumlah keunggulan: tata kelola lingkungan lebih ketat, peluang transfer pengetahuan lebih terbuka, serta integrasi ke pasar global berstandar tinggi.

Tiongkok vs Amerika Serikat: Dua Model Kapitalisme dalam Satu Wajah Maluku Utara

Aspek | Tiongkok | Amerika Serikat

Fokus | Produksi & volume | Standar & legitimasi

Kecepatan | Sangat cepat | Relatif lambat

Teknologi | Efisien, massal | Canggih, spesifik

ESG | Longgar | Ketat

Dampak fiskal lokal | Terbatas | Berpotensi lebih besar

Risiko lingkungan | Tinggi | Lebih terkendali

Kita mungkin tidak memiliki ruang untuk memilih di antara dua raksasa ekonomi global. Namun, apakah kita memiliki kekuatan untuk memanfaatkan keduanya dalam satu kanal kesejahteraan bergaya anak pulau? Ataukah kembali menjadi penonton yang berdebat di ruang hampa?

Menempatkan Maluku Utara sebagai arena pertarungan global atau sebagai aktor penting dalam percaturan dunia adalah pilihan strategis. Jangan sampai sejarah Portugis dan Spanyol di Ternate–Tidore terulang dalam wajah baru.

Teori political economy of regions mengingatkan bahwa daerah kaya sumber daya kerap gagal menjadi aktor karena lemahnya kapasitas institusional. Risiko ini nyata di Maluku Utara. Jika kapasitas rendah, daerah hanya menjadi arena pertarungan global tanpa mampu mengarahkan hasilnya. Karena itu, kebijakan lokal yang proaktif menjadi keharusan agar tidak terjebak dalam ketergantungan struktural, degradasi lingkungan jangka panjang, dan ketimpangan sosial berkelanjutan.

Sebaliknya, dengan desain kebijakan yang tepat, rivalitas AS–Tiongkok dapat menjadi sumber daya tawar untuk membawa kesejahteraan dari para-para kelapa ke pentas global—dari harum daun cengkeh dan pala yang pernah merebut pasar dunia, hingga ikan dan pulau wisata yang menopang kesejahteraan inklusif.

Maluku Utara hari ini berada di persimpangan sejarah. Jika tidak ingin terus berada di pinggiran peta ekonomi dunia, Halmahera harus diletakkan sebagai episentrum ekonomi global sekaligus pusaran geopolitik sumber daya—dengan kesejahteraan masyarakat pulau sebagai kunci utama negosiasi investasi yang berkeadilan.

Ataukah kita akan terus menjadi subjek pembangunan, sekadar bangga menonton pertempuran global di depan mata, tanpa kemampuan mengarahkan strategi sebagai aktor utama dalam pusaran ekonomi dan geopolitik dunia yang tengah berseteru?