TERNATE, SerambiTimur- Tagline “Ternate Berbenah” yang digembar-gemborkan oleh Pemerintah Kota tampaknya hanya menjadi kiasan tanpa bukti nyata dalam kebijakan yang dijalankan. Istilah *berbenah* yang seharusnya mencerminkan pembaruan, perbaikan, dan pembangunan terukur, belum tampak terealisasi dalam setiap langkah yang menggunakan anggaran daerah (APBD).
Jika benar Ternate berbenah, maka kebijakan yang diambil semestinya mengatasi masalah mendasar seperti sampah dan kesemrawutan tata kota. Proses pembangunan kota harus berdasarkan perencanaan matang, bukan sekadar angan-angan atau ilusi. Prinsip dasar perencanaan perkotaan seperti keberlanjutan—yang meliputi pengelolaan lingkungan, terutama sampah—dan keadilan akses bagi semua warga, tampaknya belum sepenuhnya diadopsi.
Pemerintahan *ANDALAN* di bawah kepemimpinan Wali Kota M. Tauhid Soleman sepertinya tak lagi bisa diandalkan. Alokasi anggaran yang terkesan hanya untuk program bansos atau pembangunan pangkalan ojek tidak mampu mewujudkan visi “Ternate Mandiri dan Berkeadilan.” Masalah-masalah krusial seperti penanganan sampah, ketersediaan air bersih, serta pembangunan wilayah Bastiong-Hiri-Moti (BaHiM) justru semakin parah.
Di penghujung masa jabatannya, Wali Kota M. Tauhid Soleman meninggalkan kesan buruk atas kebijakan yang dijalankan. Pembangunan yang lebih berorientasi pada proyek-proyek di pusat kota tak selaras dengan program prioritas *ANDALAN*, dan cenderung menjadi pemborosan anggaran tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Masalah kota yang semakin kompleks, seperti pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih, hingga kini belum mendapatkan perhatian serius. Tagline “Ternate Berbenah” terasa hampa jika tidak ada pembaruan atau pembangunan yang mampu memperbaiki keadaan sosial dan lingkungan di kota Rempah ini.
Demikian pandangan Muamil Sunan, akademisi Universitas Khairun Ternate, dalam kritiknya terhadap kebijakan pembangunan di Ternate.
Tinggalkan Balasan