TERNATE, SerambiTimur- Ribuan mahasiswa berorasi lantang di depan Gedung DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025). Mereka menolak besarnya tunjangan wakil rakyat yang dinilai melukai rasa keadilan publik. Namun, di balik hiruk pikuk aksi tersebut, publik justru disuguhi drama politik yang tak kalah mengejutkan: seorang legislator melobi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) langsung kepada Gubernur Maluku Utara.
Adalah Nurlela Syarif, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, yang terekam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 52 detik. Sebelum turun menemui massa, ia terlihat berdiskusi dengan Gubernur Malut Sherly Laos, Wakil Gubernur, Sekda, serta sejumlah anggota dewan lain.
“Ibu, DBH kami hanya 17 miliar. Katanya Ternate paling rendah, boleh ditambah?” ujar Nurlela dalam forum terbatas itu.
Namun, permintaan itu seketika dimentahkan oleh Gubernur Sherly. Dengan nada tegas, Sherly menjelaskan bahwa DBH Kota Ternate justru lebih besar dibanding beberapa kabupaten/kota lain. Bahkan, ia menegaskan dana tersebut sudah dialokasikan untuk menutup utang BPJS yang hingga kini belum dibayarkan.
“DBH Kota Ternate itu lebih tinggi dari yang lain. Saya tidak bisa tambah karena dana disalurkan untuk bayar BPJS. Sampai saat ini utang BPJS belum dibayarkan,” ujar Sherly.
Sherly juga menyinggung fakta lain yang menampar wajah pengelolaan keuangan daerah: belanja pegawai Kota Ternate mencapai 60 persen dari APBD. Angka jumbo ini mencerminkan betapa rapuhnya tata kelola fiskal, sementara ruang fiskal untuk pembangunan justru terhimpit.
Ironi Politik di Tengah Demonstrasi
Yang membuat publik geram, momen ini terjadi persis ketika ribuan mahasiswa sedang memprotes privilese DPRD. Aspirasi mahasiswa yang menolak pemborosan anggaran justru berbanding terbalik dengan sikap seorang legislator yang sibuk memperjuangkan tambahan porsi DBH.
Untuk diketahui, DBH bukan kewenangan Gubernur, apalagi DPRD. Dana ini bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah penghasil melalui kementerian terkait dengan persentase tertentu. Pemerintah daerah hanya menerima dan mengelola, tanpa ruang untuk melobi penambahan sesuka hati.
Fakta ini memperlihatkan kesalahpahaman sekaligus kelemahan argumentasi seorang wakil rakyat yang seharusnya memahami mekanisme keuangan negara. Alih-alih memperjuangkan efisiensi anggaran dan kesejahteraan publik, Nurlela justru memperlihatkan sisi lain: bagaimana sebagian elite politik masih menempatkan anggaran sebagai komoditas lobi, bukan instrumen pelayanan rakyat.
Publik Bertanya: Untuk Siapa Wakil Rakyat Bersuara?
Rekaman singkat itu kini viral di media sosial, menjadi bahan diskusi publik. Di saat rakyat menjerit soal tunjangan DPRD, publik justru dipertontonkan realitas lain: seorang legislator yang memperjuangkan tambahan anggaran, lalu dibantah mentah-mentah oleh Gubernur.
Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya anggota dewan bersuara? Untuk rakyat yang menolak pemborosan, atau untuk menjaga kepentingan birokrasi yang belanja pegawainya sudah menelan sebagian besar APBD?
Yang jelas, peristiwa ini membuka mata publik bahwa suara mahasiswa di jalanan sering kali berseberangan dengan lobi elite di ruang-ruang terbatas. Sebuah potret ironi demokrasi lokal yang telanjang di hadapan rakyatnya sendiri.
Tinggalkan Balasan