SOFIFI, SerambiTimur – Narasi kemajuan dan pemerataan pembangunan Jalan Trans Kieraha di Maluku Utara dipertanyakan. Alih-alih menjadi solusi mobilitas rakyat, proyek ini dinilai lebih menyerupai infrastruktur industri yang membungkus kepentingan industri ekstraktif.
Dr. Muammil Sun’an dari Majelis Dewan Pakar MW. KAHMI Malut menyatakan bahwa jalan bukanlah sekadar aspal, melainkan penanda arah politik. Pola pembangunan jalan di wilayah dengan industri ekstraktif kuat seringkali mengutamakan logistik tambang. Trase Trans Kieraha menunjukkan kecenderungan serupa, berpotongan dengan koridor logistik nikel dan mengarah ke wilayah dekat kawasan industri IWIP, bukan menghubungkan pusat pemukiman warga.
Muamil menyampaikan, Klaim sebagai “jalur pangan strategis” juga diragukan. Petani disebut lebih membutuhkan harga komoditas yang stabil, akses modal, irigasi, dan perlindungan tanah daripada jalan panjang. Tanpa ekosistem ekonomi yang sehat, jalan tidak otomatis melahirkan kesejahteraan.
Pemerintah dinilai memberikan “jembatan kepada mereka yang tidak memiliki perahu,” tidak menyelesaikan masalah inti. tegasnya.
Tinggalkan Balasan