Program BAHIM Dinilai Gagal, Pemkot Ternate Usulkan Perubahan Status Tiga Kecamatan

SERAMBITIMUR, TERNATE – Program peduli Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) yang digagas Pemkot Ternate di bawah kepemimpinan M. Tauhid Soleman dinilai gagal. Kegagalan ini tercermin dari rencana pemerintah kota untuk mengubah status tiga kecamatan terluar tersebut menjadi desa.

Akademisi Universitas Khairun, Muamil Sunan, dalam wawancara pada 2 Juli menyatakan bahwa perubahan status dari kelurahan menjadi desa sudah lama diwacanakan oleh masyarakat. “Perkembangan kelurahan dinilai kurang maju dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Pemerintah beralasan bahwa dengan mengubah status menjadi desa, wilayah tersebut akan mendapatkan alokasi APBN yang lebih besar, yakni dari 1 miliar hingga lebih,” ujarnya.

Muamil menegaskan bahwa APBD Pemkot seharusnya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan, dan bukan dijadikan alasan untuk mengubah status kelurahan menjadi desa. “Jangan karena Pemkot tidak mampu dan ingkar janji untuk membangun tiga kecamatan terluar (Batang Dua, Hiri, dan Moti), mereka ingin mengajukan perubahan status. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Pemkot dalam mendorong percepatan pembangunan di tiga kecamatan terluar tersebut,” tegas Muamil.

Lebih lanjut, Muamil menambahkan bahwa perubahan status kelurahan menjadi desa akan memberikan pembiayaan berupa dana desa (DD) yang lebih besar dibandingkan dengan dana kelurahan. “Keinginan Pemkot untuk mengubah kelurahan menjadi desa merupakan bentuk kepasrahan dalam membangun tiga kecamatan terluar BAHIM. Dengan berubahnya status kelurahan menjadi desa, pembiayaan pembangunan akan berasal dari pemerintah pusat berupa dana desa (DD),” jelasnya.

Muamil juga menekankan bahwa alokasi APBD harusnya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Ternate, terutama di tiga kecamatan terluar tersebut. “Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan pembangunan yang adil bagi masyarakatnya, bukan mengubah status kelurahan menjadi desa,” pungkasnya.