Menu

Mode Gelap

Sofifi · 4 Agu 2025 14:14 WIT ·

PAD Malut Sudah 76 Persen, Realisasi Pos Lain Masih Lamban


 PAD Malut Sudah 76 Persen, Realisasi Pos Lain Masih Lamban Perbesar

SOFIFI, SerambiTimur — Di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang belum merata, Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mencatatkan capaian tinggi dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga 28 Juli 2025, realisasi PAD sudah mencapai Rp 658,9 miliar atau 76,47 persen dari target Rp 861,7 miliar.

Namun, pencapaian ini belum sepenuhnya diikuti oleh komponen pendapatan lainnya yang masih tertinggal, seperti pendapatan transfer yang baru mencapai 45,88 persen, serta retribusi daerah yang baru menyentuh 49,5 persen dari target.

Kepala Bapenda Maluku Utara, Zainab Alting, menyebut sektor pajak daerah sebagai motor utama pendapatan daerah. Per akhir Juli, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi terbesar, yakni Rp 350,5 miliar.

Meski demikian, belum optimalnya realisasi belanja daerah dan rendahnya penyerapannya di sejumlah sektor pelayanan publik memunculkan pertanyaan: ke mana sebenarnya uang rakyat itu diarahkan?

Zainab mengakui potensi PAD tahun ini kembali berpeluang melampaui target, seperti tahun sebelumnya. Namun ia tak menampik masih ada pekerjaan rumah besar, terutama menyangkut kesadaran wajib pajak serta efektivitas pengawasan di lapangan.

“Strategi kami adalah memperluas basis pajak, meningkatkan sosialisasi, dan memaksimalkan sistem digital,” ujarnya.

Fakta menarik muncul dari pos “lain-lain pendapatan daerah yang sah”, di mana realisasinya justru melonjak drastis dari pagu awal hanya Rp 200 juta, menjadi Rp 18,8 miliar hingga Juli. Angka ini dinilai tidak lazim dan perlu ditelusuri lebih lanjut transparansinya.

Sebagai catatan, tahun anggaran 2024 lalu, Pemprov Malut membukukan realisasi pendapatan sebesar 92,46 persen atau Rp 3,9 triliun. Tahun ini, target dipasang lebih rendah, namun tantangannya tetap besar, terutama dari sisi pengawasan belanja dan pemerataan distribusi pembangunan.

“Jangan sampai capaian pendapatan hanya bagus di angka, tetapi tidak terasa manfaatnya oleh rakyat,” kritik salah satu pemerhati kebijakan fiskal di Sofifi.

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemprov Malut Gandeng BRI, Yamaha dan Suzuki, Buka Akses KUR untuk Nelayan Ternate

7 Februari 2026 - 13:50 WIT

PolemiK Berakhir, Nasib Empat OPD Malut Kini di Tangan BKN

6 Februari 2026 - 18:40 WIT

Inspektorat Tegaskan Temuan Disperindag Tuntas, Verifikasi BPK Tertahan OPD Lain

6 Februari 2026 - 18:30 WIT

Status Empat Kepala OPD Nonaktif Menggantung, Penjelasan Pejabat Pemprov Berbeda-beda

31 Januari 2026 - 10:35 WIT

Upaya Pengembalian Tunjangan DPRD Malut Dinilai Perkuat Dugaan Korupsi

28 Januari 2026 - 09:51 WIT

Mendagri Dapat Mandat Presiden, Maluku Utara Jadi Tuan Rumah Optimalisasi Keuangan Daerah 2026

27 Januari 2026 - 21:17 WIT

Trending di Daerah