Ternate, SerambiTimur — Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Muamil Sunan, merespons pernyataan Sudaryanto yang mempertanyakan motif di balik kritiknya terhadap Pemerintah Kota Ternate. Muamil menegaskan bahwa kritiknya terhadap kebijakan Wali Kota M. Tauhid Soleman telah ia sampaikan sejak 2022, jauh sebelum Wakil Wali Kota Jasri Usman mengundurkan diri.
“Saya sudah sering melayangkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara, serta daerah lainnya. Jika ada yang menganggap kritik saya bermotif politik, saya tegaskan itu keliru. Sebaliknya, yang patut dipertanyakan adalah posisi Sudaryanto sebagai dosen, tetapi berada dalam lingkaran kekuasaan Pemkot dan selalu berusaha melindungi penguasa,” ungkap Muamil, Jumat (20/9/2024).
Muamil juga menyebut keterlibatannya dalam penyusunan visi misi pasangan Tauhid-Jasri pada Pilwako lalu dengan tagline “TULUS.” Ia merasa Sudaryanto kurang mengikuti informasi mengenai perannya dalam tim perumus visi misi tersebut.
Dalam kritiknya, Muamil menyoroti program “Faduli BaHiM,” yang menjadi salah satu program prioritas Pemkot Ternate dan telah disetujui dalam RPJMD. Menurutnya, program ini dirancang untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran seperti Batang Dua, Hiri, dan Moti (BaHiM).
“Program Faduli BaHiM adalah ide saya kepada pasangan Tauhid-Jasri pada Pilwako. Meski saya bukan warga BaHiM, wilayah tersebut berada dalam administrasi Kota Ternate dan harus mendapatkan perhatian pembangunan yang layak,” tegas Muamil.
Ia juga menilai pemahaman Sudaryanto tentang program Faduli BaHiM hanya sebatas pembangunan rumah singgah BaHiM, yang menurutnya sangat keliru. Muamil mempertanyakan apakah rumah singgah tersebut lebih prioritas dibandingkan pembangunan infrastruktur seperti jembatan di Hiri atau fasilitas di Batang Dua dan Moti.
Selain itu, Muamil juga mengkritik penggunaan anggaran Pemkot, salah satunya Rp4,7 miliar hanya untuk alat tulis kantor (ATK). Ia mempertanyakan apakah anggaran tersebut mencerminkan kebijakan yang pro-rakyat.
“Sebagai akademisi, Sudaryanto seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sangat disayangkan, ia justru melindungi penguasa tanpa sikap kritis,” tutup Muamil.
Tinggalkan Balasan