TERNATE, SerambiTimur – Lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak serta-merta menutup berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah. Hal ini menjadi fokus utama dalam Forum Kepala Daerah (Kada) se-Maluku Utara yang digelar di Hotel Bela, Ternate, Selasa (17/12/2025).
Forum yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Maluku Utara tersebut dipandu oleh Kepala Bappeda Sarmin S. Adam, dan dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, baik secara luring maupun daring.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi pada kuartal III 2025 mencapai 39,1 persen, melampaui target RPJMD. Sejumlah kabupaten bahkan mencatat pertumbuhan antara 50 hingga 70 persen, dengan Halmahera Tengah mendapat apresiasi nasional karena mampu menekan angka kemiskinan hingga satu digit.
Namun, Sherly menegaskan bahwa indikator makro tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, tingkat kemiskinan Maluku Utara masih berada di 5,8 persen, pengangguran terbuka 4,5 persen, dan IPM di angka 72.
“Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan Rp31 miliar BOSDA untuk membebaskan uang komite SMA, sekaligus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika masih ada pungutan.
Sherly juga mengungkapkan bahwa pemerintah menerima Rp92 miliar dana revitalisasi sekolah pada 2025, serta 72 sekolah telah disetujui menerima bantuan pusat pada 2026. Tantangan masih dihadapi di wilayah kepulauan, terutama sekolah dengan jumlah siswa sedikit dan ketergantungan pada guru honorer.
Selain pendidikan, ketepatan data kemiskinan menjadi isu krusial. Realisasi beasiswa provinsi belum optimal karena banyak warga miskin belum masuk dalam basis data resmi. Pemerintah daerah pun sepakat melakukan pemadanan data Dukcapil dan BPS sebagai pijakan kebijakan 2026.
Forum Kada ini menjadi ajang konsolidasi lintas pemerintahan untuk menyelaraskan program pembangunan, dengan berbagai usulan disampaikan kepala daerah terkait infrastruktur jalan, jembatan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial.
Tinggalkan Balasan