TERNATE, Jhazira— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Taliabu (HMT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Rabu (30/4/2025), menuntut pengusutan tuntas atas dugaan korupsi sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.
Koordinator aksi, Hairudin Yusup, menyampaikan dalam orasinya bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya 13 proyek bermasalah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Beberapa proyek tersebut di antaranya:
Proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Taliabu senilai Rp87,39 miliar
Dugaan pengadaan fiktif batik tradisional sebesar Rp2,1 miliar
Kasus korupsi PDAM yang dilaporkan sejak 2018
“Ini bukan hal baru. Tapi hingga hari ini belum ada tindakan nyata dari Kejati. Kami minta kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tegas Hairudin.
HMT juga menyoroti proyek SPAM IKK Taliabu Barat yang menelan anggaran Rp42 miliar pada 2019–2021, serta proyek optimalisasi air bersih Pulau Limbo senilai Rp28,2 miliar pada 2023–2024 yang hasilnya dinilai tidak dirasakan masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, massa juga menyinggung dugaan pemotongan Dana BOS sebesar 10–15 persen di tingkat SD dan SMP, yang dianggap mencederai dunia pendidikan.
Adapun tuntutan lengkap yang disampaikan HMT dalam pernyataan sikapnya meliputi:
Penangkapan Kadis Pendidikan terkait pengadaan batik
Tanggung jawab BPPW Malut atas proyek air bersih Pulau Limbo
Pengusutan mafia proyek RKB SMPN 3 Satap Talbar
Tindak lanjut korupsi PDAM sesuai LHP 2018
Penyelesaian kasus pemotongan Dana Desa tahun 2017
Transparansi data CSR dan hak-hak pekerja
Usut penyalahgunaan dana pinjaman Rp115 miliar tahun 2023
Penegakan hukum tanpa tebang pilih
Aksi yang berlangsung damai ini juga diwarnai orasi bergantian dan pembentangan spanduk tuntutan. Para demonstran berjanji akan kembali turun ke jalan jika laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejati Malut.
