Lurah Kalumata Paksakan Pindah Pangkalan, Abaikan Instruksi Sekda

TERNATE, SerambiTimur — Pemerintah Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, menuai sorotan warga setelah diduga memaksakan pemindahan lokasi pangkalan minyak tanah subsidi tanpa mengikuti prosedur dan mengabaikan instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku, Lurah Kalumata lebih sibuk mengurus pemindahan pangkalan daripada melengkapi data pengguna minyak tanah subsidi seperti yang diminta Sekda Rizal Marsaoly.

“Harusnya Kelurahan fokus memperbaiki data untuk diserahkan ke Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Ternate, bukan malah urus pemindahan pangkalan,” ujar warga tersebut.

Lurah Kalumata, Ari Akbar Tamlain, mengakui bahwa pihaknya meminta pangkalan Afrianto Redjeb yang sebelumnya berada di RT 10 untuk pindah ke RT 18. Ia beralasan pemindahan dilakukan karena jarak tempuh warga di RT 18 cukup jauh untuk mengakses minyak tanah.

“Kami sudah menyurat ke Bagian Ekonomi dan SDA. Jarak dari RT 10 ke RT 18 cukup jauh,” ujar Ari, Minggu (15/6).

Namun klaim tersebut dibantah langsung oleh Kasubbag BBM Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Ternate, Maimunah Khatija. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan resmi terkait pemindahan pangkalan tersebut.

“Kalau ada surat, kami pasti keluarkan rekomendasi ke agen. Tapi sampai sekarang belum ada surat masuk,” tegas Maimunah.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu data pengguna dari seluruh kelurahan sebagai dasar penataan skema distribusi minyak tanah subsidi agar lebih tepat sasaran.

Sementara Direktur PT Siantan Jaya Lestari, Irene T. Martowijoyo selaku agen penyalur, juga memastikan belum menerima rekomendasi resmi untuk pemindahan pangkalan Afrianto Redjeb.

Ironisnya, berdasarkan data yang diperoleh, lokasi resmi pangkalan tersebut justru berada di RT 10, sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi dari Bagian Ekonomi dan SDA bernomor: 500.10.8.1/005-Bag.Ekonomi & SDA/2025 tertanggal 2 Januari 2025.

Hingga kini, Lurah Kalumata juga belum menyerahkan data pengguna yang diminta Sekda. “Kalau soal data pengguna minyak tanah subsidi, saya belum sampaikan ke Bagian Ekonomi dan SDA,” akunya.