TERNATE, SerambiTimur – Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik belum dibayarkannya anggaran perjalanan dinas, reses, dan panitia khusus (Pansus) anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata kelalaian, melainkan keterbatasan kas daerah yang sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Melalui pesan WhatsApp, Rusdi menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran anggaran disebabkan belum terealisasinya dana transfer. “Kalau dana transfer belum cair, bagaimana bisa dipaksakan untuk dibayarkan? Kas daerah kita terbatas, dan pendapatan mayoritas masih dari pusat,” jelasnya.
Ia membenarkan bahwa saat ini kas daerah masih bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti embarkasi haji dan pembayaran gaji PTT. Namun untuk kebutuhan lainnya, dana yang tersedia tidak mencukupi.
Rusdi juga membenarkan pernyataan Wakil Ketua II DPRD, Jamian Kolensusu, yang sebelumnya menyatakan seharusnya kondisi keuangan Kota Ternate membaik karena adanya efisiensi anggaran. “Betul kata Pak Jamian, efisiensi sudah dilakukan, tapi laporan hasilnya harus dievaluasi dulu oleh gubernur dan Kemendagri sebelum bisa ditetapkan dan ditransfer kembali ke daerah,” ujarnya.
Menurut Rusdi, struktur pendapatan dalam APBD Kota Ternate sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, PAD Ternate dinilainya belum mampu menutupi seluruh kebutuhan rutin bulanan.
“Kalau PAD kita besar, tidak masalah. Tapi kenyataannya PAD belum mencukupi, jadi harus menunggu transfer pusat dan provinsi,” tegasnya.
Meski anggaran rutin seperti gaji masih berjalan lancar, Rusdi berharap dana transfer segera masuk agar kebutuhan lainnya, termasuk SPPD dan anggaran Pansus, bisa segera dibayarkan.
Tinggalkan Balasan