Menu

Mode Gelap

Hukum & Kriminal · 4 Agu 2024 09:44 WIT ·

JPU KPK Pertanyakan Kesaksian Bos Royal Resto dalam Kasus TPPU AGK


 JPU KPK Pertanyakan Kesaksian Bos Royal Resto dalam Kasus TPPU AGK Perbesar

Ternate, SerambiTimur- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan kesaksian yang diberikan oleh Bos Royal Resto, Reni Laos, dalam sidang perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/1).

JPU KPK Andi Lesmana menyatakan bahwa kesaksian yang disampaikan Reni Laos bertentangan dengan nilai proyek yang dikerjakannya. “Nilai proyek yang disebutkan hampir mencapai Rp 100 miliar, tetapi Reni hanya mengakui memberikan Rp 50 juta. Fakta menunjukkan adanya rekening koran dengan transfer tersebut,” ujar Andi kepada wartawan.

Andi menambahkan bahwa pernyataan Reni tidak logis mengingat besaran proyek yang ditanganinya. Oleh karena itu, JPU akan mencari alat bukti tambahan untuk mendalami kasus ini. “Logika hukum mengharuskan kami mencari dan mendalami lebih lanjut apakah memang hanya sebesar itu jumlah uang yang diberikan,” katanya.

Reni Laos, dalam kesaksiannya, menyebut bahwa proyek yang dimenangkan perusahaannya, PT Buli Bangun, disebabkan oleh kepemilikan peralatan lengkap seperti Asphalt Mixing Plant (AMP). Reni juga mengaku memberikan uang Rp 50 juta kepada AGK melalui terpidana Cristian Wuisan alias Kian, yang merupakan sepupunya.

“Saya memberikan uang karena dia sepupu saya,” ungkap Reni. Uang tersebut ditransfer langsung ke rekening terdakwa Ramadhan Ibrahim untuk keperluan pengobatan AGK. “Cristian menelepon saya dan menyampaikan bahwa Pak Gub perlu berobat, jadi saya memberikan uang itu. Memang Cristian yang meminta, tetapi saya kirim ke Ramadhan,” jelas Reni.

Sidang akan dilanjutkan dengan keterangan dari AGK untuk memperjelas fakta-fakta yang ada dalam kasus ini.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

GPM Malut Jilid II Kepung Kejagung dan KPK, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Rp139,2 Miliar

23 Juni 2026 - 16:09 WIT

GPM Desak JAMPIDSUS Ambil Alih Dugaan Korupsi Puluhan Miliar di DPRD Malut

16 Juni 2026 - 22:54 WIT

Kepung Kejagung, GPM Minta JAMPIDSUS Usut Dugaan Korupsi DPRD Malut

16 Juni 2026 - 22:51 WIT

Di Peresmian Gedung Baru Kemenkumham: Gubernur Sherly Usul Produk Hukum Khusus Tanah Adat Maluku Utara  

12 Juni 2026 - 23:44 WIT

Rapat Tertutup KPK dan Pemprov Malut di Ternate, Akses Media Dibatasi  

11 Juni 2026 - 11:17 WIT

Anggaran Tiket dan Hotel Sekda Tidore Capai Rp 8,6 Miliar: Pemborosan Mengerikan di Tengah Keterbatasan Daerah

10 Juni 2026 - 03:00 WIT

Trending di Daerah