JAKARTA, SerambiTimur — Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, menyoroti keras pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sahadewa terkait pemangkasan anggaran daerah. Ia menilai langkah dan gaya komunikasi Menkeu tersebut arogan serta berpotensi memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemangkasan anggaran sepihak itu sama dengan meremehkan perencanaan daerah. Jangan coba-coba provokasi daerah, karena risikonya sangat besar secara sosial dan politik,” tegas Engelina dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Engelina menilai Menkeu seharusnya memahami bahwa seluruh kekayaan strategis daerah, mulai dari minyak dan gas hingga hasil laut, telah lama dikuasai pusat. Sementara daerah sering kali tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya tersebut.
“Menkeu jangan merasa paling hebat. Daerah ini sudah lama menanggung ketidakadilan sejak zaman kolonial,” ujarnya.
Menurut mantan anggota Badan Anggaran DPR RI itu, ketimpangan fiskal masih sangat nyata. Ia mencontohkan anggaran APBD Jakarta yang hampir setara dengan gabungan seluruh provinsi di kawasan timur Indonesia.
“Kalau anggaran kecil masih dipangkas, maka rakyat daerah akan semakin menderita,” katanya.
Engelina juga menilai, sistem keuangan yang sentralistik telah menjadikan otonomi daerah hanya sekadar simbol. “Pusat mendominasi pendapatan nasional, sementara daerah diberi kewenangan sangat terbatas. Akibatnya, mereka kesulitan menjalankan tanggung jawab pelayanan publik,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik gaya pemerintahan Presiden Prabowo yang dianggap terlalu sibuk dengan seremonial dan pelantikan pejabat, tanpa menunjukkan efisiensi dalam tata kelola negara.
“Prestasi pemerintah sejauh ini hanya melantik pejabat dan menebar penghargaan, bukan memperbaiki sistem ekonomi,” sindir Engelina.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa kebijakan fiskal yang diskriminatif dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol daerah. “Ini bukan soal siapa mendominasi siapa, tapi soal rakyat di daerah yang hidup dalam keterbatasan. Jangan anggap pusat sebagai penyelamat tunggal,” tandasnya.
Engelina juga menyinggung risiko sosial yang mungkin muncul jika gaya komunikasi pejabat pusat terus merendahkan daerah. “Kalau kekecewaan rakyat memuncak, dampaknya bisa sangat serius. Jangan ulangi kesalahan sejarah di Papua dan Aceh,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan