SOFIFI, SerambiTimur- Dinamika internal Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) belakangan menjadi sorotan. Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga saling bersaing secara tidak sehat demi mendapatkan perhatian langsung dari Gubernur Maluku Utara.
Isu ini mencuat ke publik seiring dengan menguatnya sejumlah persoalan strategis, mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara, hingga penanganan isu-isu publik, khususnya bencana alam yang melanda Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Kondisi tersebut diduga memicu praktik “saling siku” antar pimpinan OPD.
Seorang sumber internal Pemprov Malut yang enggan disebutkan namanya, kepada media ini pada Jumat (09/01/2026) mengungkapkan bahwa beberapa Kepala OPD terlihat berlomba-lomba tampil paling responsif setiap kali ada arahan langsung dari Gubernur.
“Bahkan ada yang secara sengaja menyampaikan informasi sepihak kepada Gubernur dengan tujuan menjatuhkan Kepala OPD lain yang dinilai dekat dengan pimpinan,” ungkap sumber tersebut.
Menurutnya, manuver ini dilakukan untuk mencari posisi aman sekaligus membangun simpati di mata Gubernur Maluku Utara.
“Beberapa kali terlihat mereka berlomba-lomba melaporkan perkembangan pekerjaan, bahkan ada yang mengurangi peran pihak lain demi menunjukkan kontribusi pribadi,” lanjutnya.
Situasi ini semakin menarik perhatian publik setelah diketahui bahwa sejumlah OPD masuk dalam daftar pemeriksaan tim internal Pemprov Malut. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja.
Sumber tersebut menyebutkan, sebagian rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya belum, meski rekomendasi tersebut bersifat kolektif dan wajib dituntaskan oleh masing-masing OPD.
Saat ini, tim internal Pemprov Malut telah melakukan verifikasi data dan dokumen dari OPD yang menjadi objek pemeriksaan. Kondisi tersebut membuat sebagian Kepala OPD semakin agresif menunjukkan kinerja, guna membangun citra bahwa instansi yang mereka pimpin berjalan baik dan bebas dari persoalan keuangan.
Namun demikian, sejumlah pihak internal menilai bahwa meski kompetisi kinerja diperlukan, praktik “saling siku” justru berpotensi merusak sinergi antar OPD dan menghambat pelayanan publik, terlebih di tengah proses pemeriksaan yang masih berjalan.
Tinggalkan Balasan