JAKARTA, SerambiTimur – Anggota Komite III DPD RI, Hasby Yusuf, mendorong pemerataan pembangunan sektor pariwisata dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata RI di Gedung DPD RI, Rabu (30/4/2025). Ia menilai kebijakan pariwisata nasional masih berat sebelah dan belum memberi ruang yang cukup bagi daerah timur Indonesia, khususnya Maluku Utara.
“Pemerintah pusat jangan hanya menjadikan Maluku Utara sebagai basis industri tambang melalui proyek PSN, tapi mengabaikan potensi wisata yang besar,” tegas Hasby.
Menurutnya, meski Pulau Morotai telah masuk dalam daftar 10 destinasi prioritas pariwisata nasional, Maluku Utara hanya mendapatkan jatah tiga event dalam Kalender Event Nasional (KEN) 2025. Jumlah ini dinilai tidak sebanding dengan kekayaan alam dan sejarah yang dimiliki provinsi tersebut.
“Yang datang ke Maluku Utara sekarang justru tenaga kerja asing, bukan wisatawan mancanegara. Ini yang harus dibalik. Maluku Utara seharusnya dikunjungi turis, bukan hanya investor tambang,” lanjut Hasby.
Sementara itu, Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam paparannya menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 2,2 juta orang di tahun 2024, naik 19 persen dibanding 2023. Bahkan, periode Januari–Februari 2025 mencatat 1,89 juta kunjungan.
Namun, data tersebut masih didominasi wilayah Bali dan sekitarnya. Oleh karena itu, Hasby mendesak Kementerian Pariwisata untuk mengubah arah kebijakan agar lebih berpihak pada wilayah timur Indonesia.
“Kami butuh keadilan pembangunan. Jangan hanya Pulau Jawa dan Bali yang ditonjolkan, Maluku Utara juga harus diperhatikan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan