Halut, SerambiTimur— Suasana kekeluargaan mewarnai pertemuan antara Forum Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Kao Barat dengan Lembaga Adat Suku Modole yang berlangsung di Kedai Kopi BUMDes Desa Soahukum. Pertemuan ini digelar untuk membahas isu hangat seputar kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), khususnya mengenai karyawan yang dirumahkan.
Dalam diskusi tersebut, Faldi Hadi, salah satu karyawan yang terdampak, memberikan penjelasan bahwa kebijakan dirumahkan bukan berarti pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami masih menerima pendapatan Rp 6 juta per bulan dan akan dipanggil kembali saat operasional perusahaan kembali normal,” ungkapnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa dan lembaga adat, untuk mendukung langkah pemulihan NHM.
Apresiasi datang dari Ketua Forum Kepala Desa Kao Barat, Remer Hein Sinyiang. Menurutnya, kebijakan NHM sudah menunjukkan tanggung jawab sosial dengan tidak melakukan PHK massal dan tetap memberikan insentif kepada para karyawan. “Pemulihan NHM penting untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat lingkar tambang, terutama Suku Modole,” tegasnya.
Tak hanya soal ekonomi, forum juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Mereka sepakat bahwa segala bentuk permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, bukan aksi demonstrasi yang dapat memicu konflik.
“Dialog terbuka jauh lebih bermanfaat ketimbang aksi-aksi yang berpotensi merugikan banyak pihak,” ujar perwakilan Lembaga Adat Modole.
Pertemuan ditutup dengan pembacaan komitmen bersama yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah efisiensi NHM. Seluruh peserta sepakat bahwa kolaborasi yang solid antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan adalah kunci menghadapi masa-masa sulit ini.
“Dengan semangat kebersamaan, kita yakin bisa melewati tantangan dan menjadikan NHM sebagai mitra utama pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah ini,” tutup Remer.
Tinggalkan Balasan