TERNATE, Serambitimur.id – Dugaan penyalahgunaan jabatan pengawas tambang demi kepentingan bisnis di Maluku Utara mendapat reaksi tegas. Anatomi Pertambangan Indonesia (API) meminta Kejagung mengusut seluruh mata rantainya.
Direktur Riset dan Opini API, Safrudin Taher, menilai dugaan relasi bisnis serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di sektor pertambangan tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang terpisah. Ia menekankan, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh mata rantai hubungan bisnis, para pihak yang diduga menjadi penghubung, hingga kemungkinan adanya praktik perdagangan pengaruh. Sorotan API secara khusus tertuju pada sosok berinisial MK, seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat Inspektur Tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta disebut menjabat sebagai Ketua salah satu organisasi tambang.
API meminta Kejaksaan Agung bersama Kementerian ESDM mendalami dugaan penggunaan jabatan dan kewenangan MK selaku Inspektur Tambang untuk membangun pengaruh, memperoleh akses, serta mengamankan kepentingan pekerjaan pada sejumlah perusahaan pertambangan di Maluku Utara.
“Jabatan Inspektur Tambang merupakan instrumen negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jabatan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membangun pengaruh, membuka akses bisnis, apalagi memfasilitasi kepentingan kontraktor tertentu dalam industri pertambangan. Jika dugaan ini benar, maka harus diperiksa secara serius dan transparan,” tegas Safrudin.
Selain MK, API juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan kontraktor lokal berinisial AT. Pemeriksaan ini dinilai penting guna mengungkap pola hubungan kerja, akses terhadap perusahaan tambang, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam aktivitas bisnis pertambangan.
API mendorong penyidik mendalami apakah aktivitas kontraktor tersebut memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis yang diduga berhubungan dengan Arif Kurniawan. Menurut Safrudin, posisi sebagai pejabat pengawas pertambangan sekaligus pimpinan organisasi profesi wajib dijalankan secara profesional, independen, dan bebas dari kepentingan ekonomi pribadi maupun kelompok usaha tertentu.
“Maluku Utara jangan dijadikan ruang transaksi kepentingan oleh jaringan bisnis yang memanfaatkan jabatan dan pengaruh. Kami meminta Kejagung menelusuri siapa aktor di balik hubungan bisnis tersebut, bagaimana pola kerja kontraktor lokal, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan. Semua pihak harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kedekatan ataupun jabatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, API mendesak Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menelusuri rekam jejak perizinan pertambangan, hubungan kerja kontraktor, dokumen perusahaan, hingga kemungkinan adanya aliran keuntungan yang berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan pengaruh. Safrudin menegaskan, pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan badan usaha semata. Penelusuran juga perlu menjangkau individu maupun pihak‑pihak yang diduga memiliki peran dalam membangun hubungan bisnis dan akses terhadap aktivitas pertambangan.
API menyatakan desakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola pertambangan nasional. Setiap dugaan keterlibatan pejabat, pengusaha, maupun pihak lainnya harus diuji melalui proses hukum yang objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah. API juga mengingatkan, seluruh pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tetap harus dihormati hak‑haknya serta dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai terdapat pembuktian melalui proses hukum.
