TERNATE, Serambitimur.id — Lambatnya penanganan kasus dugaan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019‑2024, tak hanya disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Di tengah perkara yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak Februari 2026, muncul pula dugaan kompromi senilai Rp10 miliar antara pihak terduga dengan oknum penyidik. Kabar itu sudah tersebar luas di kalangan jurnalis, organisasi kemasyarakatan, hingga aktivis anti‑korupsi.
“Kasus tunjangan DPRD Malut ini ada dugaan kompromi, bahkan diisukan ada pihak tertentu yang mengintervensi. Bisa saja kasus ini tidak jalan, bahkan berpotensi disetop dengan SP3,” ungkap Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Malut, Sartono Halek.
Perkara ini diduga menelan kerugian negara lebih dari Rp139 miliar. Sartono mengajak seluruh elemen masyarakat terus mengawal kasus ini, karena terjadi saat masyarakat sedang menanggung beban pandemi Covid‑19.
“Karena itu, kita wajib mengawal kasus ini,” tuturnya.
Sartono menyampaikan, sebelum isu dugaan kompromi ini mencuat, hasil pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPRD Malut Abubakar Abdullah mengarah agar Sekda Maluku Utara Samsudin A. Kadir dimintai pertanggungjawaban hukum selaku Ketua TAPD. Sementara keterangan Samsudin justru menempatkan beban tanggung jawab pada Abubakar, selaku KPA yang menandatangani SKTJM.
Perselisihan arah tanggung jawab itulah yang menjadi titik panas perkara. Beberapa minggu kemudian, keduanya dikabarkan bertemu di Jakarta, yang diduga juga dihadiri pihak dari lingkungan Kejati Maluku Utara.
Karena itu, Sartono mendesak Kejaksaan Agung atau KPK mengambil alih penanganan. Ia menilai Kejati Maluku Utara sudah “masuk angin” dan belum mampu meneladani kecepatan penanganan tipikor di tingkat pusat.
“Kasus tipikor di pusat sangat cepat penangannya, kenapa di daerah begitu lambat?” tanyanya.
Sartono juga mempertanyakan, mengapa Kejati baru meminta BPK melakukan audit perhitungan ulang setelah proses berjalan delapan hingga sembilan bulan. Kasus ini makin sensitif, karena tunjangan yang diduga diterima mencapai Rp60 juta per bulan, saat ekonomi masyarakat sedang tertekan akibat pandemi.
Muncul pula spekulasi publik, apakah langkah tersebut berkaitan dengan kabar pertemuan di Jakarta, atau terkait dana hibah sekitar Rp4 miliar dari Pemprov Maluku Utara untuk pembangunan gedung kantor Kejati Maluku Utara.
Sepanjang penyidikan, penyidik telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah saksi, baik dari kalangan DPRD maupun birokrasi.
Dari DPRD antara lain Kuntu Daud, M. Iqbal Ruray, Farida Jama, Zulkifli H. Umar, Ishak Nasir, dan Muhaimin Syarif.
Dari birokrasi antara lain Samsuddin A. Kadir, Abubakar Abdullah, Zulkifli Bian, Erva Pramukawati, serta Rusmala Abdurrahman.
