TERNATE, Serambitimur.id – Maluku Utara dipilih sebagai daerah uji kebijakan penguatan ekosistem pers profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik melalui pendekatan Policy Sandbox BEJOS.
Kebijakan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat rapat penguatan pers dan media massa di Ternate, Selasa (17-11-2026).
Samsuddin mengapresiasi kepercayaan Direktorat Ideologi Kebangsaan, Politik dan Demokrasi yang telah menunjuk Maluku Utara sebagai lokasi pengujian kebijakan tersebut.
Menurut Samsuddin, regulasi penguatan pers tidak hanya membutuhkan landasan yuridis, tetapi juga harus memperhatikan sisi sosiologis dan filosofis agar sesuai dengan karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya disinformasi dan berita bohong menjadi tantangan besar yang harus dijawab melalui tanggung jawab dalam penyampaian informasi.
“Pers adalah pilar penting demokrasi, pengawal kepentingan publik sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Samsuddin.
Ia menekankan pemberitaan kritis tetap dibutuhkan, namun harus berdasar fakta agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang keliru.
Pendekatan Policy Sandbox memungkinkan pemerintah menguji kebijakan secara bertahap, lalu mengevaluasi dan menyempurnakannya sesuai kondisi lapangan.
Langkah awal yang harus dilakukan adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BEJOS tingkat daerah, guna memetakan kebutuhan ekosistem pers lokal.
Pelaksanaan program ini dibagi menjadi empat tahap: persiapan tahun 2026, pengujian awal tahun 2027, penyempurnaan tahun 2028, serta evaluasi akhir pada tahun 2029.
Samsuddin berharap pengalaman Maluku Utara dapat menjadi pembelajaran nasional untuk menciptakan ekosistem pers yang kuat, sehat, independen, dan terpercaya.
