TERNATE, Serambitimur.id – Meski pemerintah daerah telah memberlakukan kebijakan pendidikan gratis, masih ada puluhan ribu anak di Provinsi Maluku Utara yang belum bersekolah. Jumlahnya mencapai 34.000 jiwa, sebuah angka yang menurut Wakil Gubernur Sarbin Sehe tidak boleh dianggap remeh dan harus segera ditangani secara bersama-sama.
Pernyataan itu disampaikan Sarbin Sehe saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu (11/11). Baginya, pendidikan adalah kunci utama untuk membangun masa depan Maluku Utara, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada seberapa baik layanan pendidikan yang diterima anak-anak daerah ini.
“Kalau kita ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka ubahlah pendidikannya. Kalau pendidikannya bagus, pasti daerah ini juga akan maju,” ujar Sarbin.
Ia menyayangkan, kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang sudah digulirkan ternyata belum mampu menjangkau semua anak. Masih banyak hambatan lain, mulai dari jarak tempuh yang jauh, sarana transportasi yang berisiko, hingga ketersediaan fasilitas sekolah dan guru yang belum merata. Bahkan, ada anak-anak yang harus menyeberangi perairan dengan mempertaruhkan keselamatan hanya untuk bisa masuk sekolah.
Dari total penduduk Maluku Utara sekitar 1,4 juta jiwa, angka 34.000 anak yang tidak sekolah menurut Sarbin adalah kenyataan yang memalukan.
“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” tegasnya.
Sarbin meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap anak-anak yang belum bersekolah, termasuk mereka yang sudah bekerja. Bagi anak yang sudah tidak lagi duduk di bangku sekolah formal, pemerintah harus membuka jalur pendidikan alternatif, seperti Universitas Terbuka dan pembelajaran jarak jauh.
Ia juga menekankan agar penyusunan anggaran pendidikan tahun 2027 lebih diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal pendidikan di setiap daerah. Rakorda ini, kata dia, jangan hanya menjadi seremonial, melainkan harus menghasilkan keputusan dan langkah nyata.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, menyampaikan capaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan Maluku Utara baru berada di angka 49,17 persen, masih jauh dari target 80 persen. Masalah literasi, numerasi, pembelajaran PAUD, pemerataan guru, serta sarana dan prasarana menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Any Sayekti menegaskan tiga langkah strategis untuk memperbaiki mutu pendidikan, yaitu menjadikan kepala daerah sebagai penggerak utama, menggunakan rapor pendidikan sebagai acuan pengambilan keputusan, serta memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan, baik internal maupun eksternal. Ia berharap setiap kabupaten dan kota segera menyusun rencana aksi yang jelas, lengkap dengan program, anggaran, penanggung jawab, dan target yang dapat diukur.
