HALSEL, SerambiTimur – Di pesisir tenang Desa Tuwokona, Halmahera Selatan, berdiri tiang-tiang beton yang menjadi saksi ambisi besar yang tertunda. Pelabuhan Semut Tuwokona, yang semula dijanjikan sebagai gerbang ekonomi baru Halsel, kini justru berubah menjadi simbol keterlambatan dan ketidakpastian.
Proyek yang dimulai pada tahun 2023 ini sejatinya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga November 2025, progres fisik baru mencapai 77 persen. Padahal, pelabuhan ini menelan anggaran fantastis Rp58,7 miliar dari APBD 2023.
Keterlambatan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Daerah Halmahera Selatan disebut masih menunggak pembayaran sekitar Rp30 miliar kepada kontraktor pelaksana, PT Relis Sapindo Utama.
“Pemerintah masih punya utang besar. Waktunya mepet, Desember ini harus selesai, tapi dananya belum cair semua,” ungkap salah satu sumber internal Pemda.
Proyek ini awalnya merupakan program unggulan almarhum Bupati Usman Sidik, yang memimpikan Pelabuhan Semut sebagai pusat aktivitas logistik dan wisata bahari. Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba, pelabuhan ini tampak kehilangan perhatian.
Sinyal lemahnya prioritas semakin jelas ketika Pemda disebut mengalihkan sebagian anggaran ke program lain. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pelabuhan yang seharusnya menjadi “urat nadi ekonomi selatan Halsel” justru akan bernasib sama seperti banyak proyek besar lainnya—selesai di atas kertas, tapi tidak fungsional di lapangan.
Beberapa warga Tuwokona menyayangkan nasib proyek tersebut.
“Dulu dijanjikan bisa buka lapangan kerja dan tarik kapal dagang. Sekarang jangankan kapal, yang datang cuma ombak,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Sementara itu, Dinas PUPR Halsel hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penyebab keterlambatan dan sisa pembayaran proyek.
Bila pemerintah daerah tidak segera bertindak, Pelabuhan Semut bisa saja menjadi “pelabuhan janji” — dibangun megah dengan anggaran besar, namun gagal berlabuh di harapan masyarakat Halmahera Selatan.
Tinggalkan Balasan