SOFIFI,SerambiTimur- Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti lemahnya perencanaan dan kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah menemukan kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Kamis (23/10/2025), DPRD mengungkap adanya ketimpangan antara potensi pendapatan dan alokasi anggaran yang diberikan.
Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly, menilai alokasi anggaran bagi Dishub terlalu kecil dibandingkan potensi pendapatan yang bisa digali dari sektor transportasi.
“Dishub hanya mendapat Rp16 miliar, padahal mereka berhasil melampaui target PAD triwulan IV, mencapai Rp90 juta dari target Rp80 juta. Ini ironi! Potensi besar, tapi anggarannya justru kecil,” tegas Merlisa.
Merlisa mendesak Dishub agar tidak bergantung pada anggaran normatif dan mulai fokus mengoptimalkan retribusi pelabuhan serta terminal.
“PAD harus digali maksimal, bukan hanya mengandalkan dana rutin. Sektor transportasi bisa menjadi penopang PAD jika dikelola serius,” ujarnya.
Selain Dishub, Biro BPBJ juga mendapat sorotan tajam. Anggarannya turun drastis dari Rp7 miliar menjadi Rp3 miliar. Merlisa menilai penurunan ini memperparah persoalan teknis di lapangan, terutama dalam pengelolaan e-katalog dan e-procurement, yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran.
“Tender sudah selesai 100 persen, tapi serapan nol. Ini persoalan serius, BPBJ harus segera berbenah,” kritiknya.
Tak hanya itu, proyek-proyek swakelola di Dinas PUPR, Pertanian, dan Perkim juga disorot. Merlisa menilai pengerjaannya tidak efisien dan berpotensi tidak selesai tepat waktu.
“Waktu tinggal sedikit, tapi banyak proyek dikerjakan terburu-buru. Kalau begini terus, anggaran hanya terbuang sia-sia,” tutupnya.
Komisi III DPRD Malut berencana memanggil sejumlah OPD lain untuk mengevaluasi kesiapan mereka dalam mendukung target pembangunan dan optimalisasi PAD tahun anggaran 2026.
SOFIFI — Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti lemahnya perencanaan dan kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah menemukan kejanggalan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Kamis (23/10/2025), DPRD mengungkap adanya ketimpangan antara potensi pendapatan dan alokasi anggaran yang diberikan.
Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly, menilai alokasi anggaran bagi Dishub terlalu kecil dibandingkan potensi pendapatan yang bisa digali dari sektor transportasi.
“Dishub hanya mendapat Rp16 miliar, padahal mereka berhasil melampaui target PAD triwulan IV, mencapai Rp90 juta dari target Rp80 juta. Ini ironi! Potensi besar, tapi anggarannya justru kecil,” tegas Merlisa.
Merlisa mendesak Dishub agar tidak bergantung pada anggaran normatif dan mulai fokus mengoptimalkan retribusi pelabuhan serta terminal.
“PAD harus digali maksimal, bukan hanya mengandalkan dana rutin. Sektor transportasi bisa menjadi penopang PAD jika dikelola serius,” ujarnya.
Selain Dishub, Biro BPBJ juga mendapat sorotan tajam. Anggarannya turun drastis dari Rp7 miliar menjadi Rp3 miliar. Merlisa menilai penurunan ini memperparah persoalan teknis di lapangan, terutama dalam pengelolaan e-katalog dan e-procurement, yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran.
“Tender sudah selesai 100 persen, tapi serapan nol. Ini persoalan serius, BPBJ harus segera berbenah,” kritiknya.
Tak hanya itu, proyek-proyek swakelola di Dinas PUPR, Pertanian, dan Perkim juga disorot. Merlisa menilai pengerjaannya tidak efisien dan berpotensi tidak selesai tepat waktu.
“Waktu tinggal sedikit, tapi banyak proyek dikerjakan terburu-buru. Kalau begini terus, anggaran hanya terbuang sia-sia,” tutupnya.
Komisi III DPRD Malut berencana memanggil sejumlah OPD lain untuk mengevaluasi kesiapan mereka dalam mendukung target pembangunan dan optimalisasi PAD tahun anggaran 2026.
Tinggalkan Balasan