TERNATE, SerambiTimur – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendengar langsung aspirasi ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Kota Ternate hingga Tugu Makugawene, Kelurahan Kalumata, Senin (1/9/2025).
Didampingi Wakil Gubernur, Ketua DPRD Malut, Kapolda, Kajati, dan Wali Kota Ternate, Sherly menerima 17 poin tuntutan mahasiswa. Ia mengapresiasi keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi secara damai, sekaligus berterima kasih kepada TNI–Polri yang mengawal jalannya aksi.
Terkait desakan pembebasan 11 warga Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur, Sherly menegaskan komitmennya mengawal proses hukum secara adil dan transparan. “Saya sudah berdialog dengan kejaksaan agar semua aspek dipertimbangkan untuk keringanan. Intinya, saya pastikan proses berjalan adil dan terbuka,” tegasnya.
Namun, Sherly menekankan sebagian besar tuntutan, terutama terkait izin usaha pertambangan (IUP), merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Aspirasi tetap kami teruskan ke pusat,” tambahnya.
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris Agono juga menanggapi isu reformasi Polri dengan terbuka. “Kalau ada revisi undang-undang dan kebijakan pemerintah, kami siap jalankan,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Ternate memastikan aspirasi warga Ubo-ubo sudah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN. Solusi yang diusulkan adalah skema HPL agar masyarakat tetap memiliki kepastian hak atas tanah.
Aksi mahasiswa akhirnya berakhir tertib meski sempat terjadi ketegangan dengan aparat. Forkopimda Malut hadir lengkap, mendengar aspirasi, dan memastikan dinamika demokrasi berjalan dalam suasana terkendali.
Tinggalkan Balasan