Ternate, SerambiTimur —Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, SH, melayangkan kritik tajam terhadap DPRD Kota Ternate yang dinilai lebih sibuk menegur anggotanya sendiri ketimbang menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.
Pernyataan ini menyusul polemik pemanggilan Anggota DPRD, Nurjaya Hi Ibrahim, oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate, karena kerap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan minyak tanah terkait kelangkaan dan dugaan permainan distribusi.
“Sangat disayangkan. Ketika ada anggota DPRD yang benar-benar turun ke lapangan menyerap keluhan rakyat, justru itu yang dipermasalahkan. DPRD mestinya malu karena selama ini banyak masalah tidak ditangani secara serius,” tegas Zulfikran, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, tindakan Nurjaya merupakan bentuk pengawasan yang nyata dan seharusnya menjadi teladan. Ia menyebut DPRD kini lebih sibuk menjaga kenyamanan antaranggota ketimbang memperjuangkan kepentingan publik.
“Rakyat butuh solusi atas kelangkaan minyak tanah, bukan drama politik soal siapa berhak sidak. Kalau Bu Nurjaya disalahkan, lalu di mana anggota DPRD lainnya selama ini ketika minyak tanah dikuasai mafia?” katanya.
Zulfikran juga mempertanyakan sensitivitas DPRD terhadap isu strategis kota, seperti pelayanan publik, tata kelola anggaran, dan akses terhadap kebutuhan pokok. Ia menyebut banyak komisi yang kehilangan inisiatif dan lebih mementingkan rutinitas formal.
“DPRD jangan hanya jadi lembaga pengendali sesama anggota, tapi lumpuh di hadapan eksekutif dan pengusaha. Ini mencerminkan krisis kepekaan sosial di tubuh lembaga legislatif kita,” ujarnya.
Ia mendesak agar seluruh anggota DPRD Kota Ternate kembali pada tugas utama sebagai wakil rakyat: memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar menjaga tata krama politik internal.
Tinggalkan Balasan