HALSEL, SerambiTimur – Anggota DPD RI Sultan Hidayat M. Sjah menerima beragam keluhan warga saat melakukan kunjungan kerja pengawasan di lima titik di Pulau Obi, Halmahera Selatan, pada 9–10 Juni 2025. Mulai dari jalan rusak, listrik yang belum tersedia, hingga program perusahaan tambang yang dinilai hanya formalitas.
Lima desa yang dikunjungi adalah Madopolo, Sambiki, Baru, Laiwui, dan Jikotamo. Di tiap desa, warga menyampaikan aspirasi langsung kepada Sultan yang fokus mengawasi pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah, ASN, dan Pelayanan Publik.
“Di Madopolo, masyarakat minta agar listrik dan dermaga segera dibangun. Ini kebutuhan dasar yang sudah lama mereka tunggu,” ungkap Sultan.
Keluhan paling tajam datang dari Desa Sambiki. Warga mengaku harus menempuh jalan rusak sepanjang 20 kilometer sejak 2004 yang belum pernah diperbaiki. Layanan kesehatan pun minim—hanya ada polindes dengan stok obat terbatas, sementara rujukan ke Bacan memakan biaya mahal karena harus naik kapal.
Di Laiwui, masyarakat kembali menagih janji pemekaran Pulau Obi menjadi kabupaten. “Aspirasi ini sudah diperjuangkan sejak 2004, tapi belum juga terealisasi,” kata Sultan.
Sementara di Jikotamo, warga kecewa pada perusahaan tambang yang dinilai tidak memberikan dampak positif secara nyata. “Mereka datang dokumentasi kebun rakyat, tapi hasil panen kami tidak dibeli,” keluh Rahman, warga setempat.
Tinggalkan Balasan