TERNATE, SerambiTimur — Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menegaskan bahwa wacana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi parkir bukanlah solusi yang tepat. Penegasan ini disampaikan Nasri menanggapi pandangan akademisi Unkhair, Dr. Ahmad Yani Abdurahman, yang sebelumnya menyebut gagasan tersebut masih prematur.
Nasri menjelaskan, sejak awal dirinya telah menawarkan solusi yang jauh lebih rasional dan modern, yaitu digitalisasi sistem pemungutan retribusi parkir. Menurutnya, transformasi dari sistem manual ke digital—dari pembayaran tunai ke nontunai—akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
“Pemotongan gaji ASN bukanlah solusi. Kita ingin PAD meningkat melalui digitalisasi sistem parkir. Dengan begitu, setiap rupiah pendapatan parkir tercatat secara sistematis dan potensi kebocoran dapat ditekan,” tegas Nasri.
Meski demikian, Nasri mengakui bahwa implementasi digitalisasi parkir hingga kini belum berjalan optimal. Ia menyebut masih minimnya keseriusan dan kekompakan antar-SKPD penarik PAD menjadi hambatan utama.
“Solusi sudah ada, tinggal dijalankan. Masalahnya, belum ada kekompakan SKPD untuk menerapkan digitalisasi secara penuh,” ujarnya.
Menurut Nasri, digitalisasi bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperbaiki tata kelola perparkiran, memastikan seluruh juru parkir terdata, memperkuat pengawasan, serta memudahkan akses informasi bagi pemerintah dan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa dirinya telah menerima mandat dari Wali Kota Ternate untuk mengoordinasikan seluruh OPD penarik PAD agar menyelaraskan langkah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Wali Kota sudah memberi mandat, dan kami sudah sampaikan solusinya. Peningkatan PAD harus ditempuh lewat digitalisasi agar setiap rupiah tercatat dan tidak ada lagi kebocoran,” tegasnya.
Namun Nasri menilai, pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan keseriusan yang memadai.
“Pertanyaannya sekarang, apakah OPD sudah satu hati? Solusi ini jelas, tinggal komitmen bersama,” katanya.
Nasri menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan modern. Ia berharap seluruh SKPD penarik PAD segera menyatukan langkah agar target pendapatan daerah dapat dicapai tanpa menimbulkan polemik kebijakan seperti pemotongan gaji ASN.
Tinggalkan Balasan