TERNATE, SerambiTimur – Tim Pemenangan Serly-Sarbin Kota Ternate memberika (warning) kepada Gubernur Maluku Utara terkait munculnya aroma tidak sedap di internal birokrasi provinsi Maluku Utara.
Isu saling sikut dan bersaing saling menjatuhkan antar pejabat di provinsi tersebut, yang dinilai mengindikasikan adanya skenario kepentingan terselubung yang diduga sengaja dirancang oleh aktor pejabat untuk kepentingan jangka panjang.
Ketua Tim Pemenang Kota Ternate Amrin M Taher, Mengatakan konflik kepentingan yang kini terlihat dalam tubuh birokrasi Maluku Utara mengharuskan Gubernur Maluku Utara Serly Tjoanda untuk lebih berikhtiar dan cermat dalam melihat dinamika birokrasi ke depan, ujarnya.
Ia Berharap Pemerintahan Serly-Sarbin diharapkan berjalan dengan semangat tranformasi birokrasi menuju good governance sesuai semangat yang tertuang pada visi misi Sherly Sarbin dalam tata kelola birokrasi degan semangat meritokrasi.
Amrin menyampaikan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus menjadi pilar utama, karena ini digaungkan selama kampanye Sherly-Sarbin pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode ini.
Amrin juga menyampaikan, Gubernur Malut Serly Tjoanda untuk melihat dan mengamati lebih jelih proses pengusulan pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilantik, karena seakan ada skenario yang diatur oleh aktor-aktor tertentu. Sebagai Tim Relawan yang punya tanggung jawab moral, mendesak Gubernur harus bersikap tegas dan jangan terjebak dengan bisikan dan skenario konflik kepentingan dari mereka aktor aktor yang haus akan jabatan dan kekuasaan.
Tim Pemenangan juga menyentil terkait kebijakan penonaktifan pejabat dengan alasan statusnya terperiksa di tim internal Inspektorat. Kami sangat mensuport dan dukungan penuh namun harus ada asas keadilan kepada pejabat lainya juga berstatus terperiksa di berikan sangsi yang serupa (penonaktifan).
Gubernur diimbau untuk tegas dalam mengambil keputusan agar masa pemerintahan Serly-Sarbin tidak ada presedent buruk dari publik malut. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih dari KKN diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat menuju good governance.
Sebagai contoh yang disebutkan, dalam pelantikan beberapa pejabat terjadi kasus dimana ada hubungan keluarga kekerabatan emosional di lingkup dinas tertentu, antara lain: Risman Iryanto Djafar sebagai Sekretaris Dinas PUPR dan PLT Kadis PUPR (Adik), Restuina Irene Djafar sebagai Sekretaris Dinas Perkim (Kakak), dan Muhammad Abdul Kahar sebagai Kabid Tata Ruang Dinas PUPR (suaminya sekaligus kakak ipar dari Kadis PUPR).
Tinggalkan Balasan