TERNATE, SerambiTimur — Di balik angka-angka target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada satu persoalan mendasar yang kerap luput dibahas: data. Itulah yang disoroti Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, ketika berbicara tentang upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Nasri mengingat masa ketika pembaruan data potensi PAD rutin ia terima setiap pekan. Namun, ritme itu terhenti setelah terjadi pergantian pimpinan pada badan terkait.
“Sejak itu, data tidak lagi mengalir. Padahal, tanpa data, kita tidak punya pijakan yang kuat untuk menentukan target PAD,” ujarnya.
Sebagai koordinator peningkatan PAD, Nasri telah mendorong seluruh OPD melakukan pendataan ulang sebagai dasar penyusunan target tahun anggaran 2026. Kenyataannya, upaya ini belum berjalan maksimal. Alasan klasik kembali muncul: keterbatasan anggaran.
Alih-alih berhenti pada masalah, Nasri menawarkan solusi yang menurutnya lebih dekat dengan realitas lapangan—melibatkan kelurahan.
“Semua aktivitas ekonomi ada di sana: rumah kos, kontrakan, restoran, kafe, pembangunan rumah. Kelurahan adalah mata dan telinga pemerintah,” katanya.
Menurut Nasri, jika pendataan dilakukan dari tingkat kelurahan, potensi pajak dan retribusi dapat tergambar lebih utuh, bukan hanya PBB, tetapi juga sektor-sektor lain yang selama ini luput dari pendataan. Ia bahkan mengusulkan kewajiban pelaporan dan sanksi bagi kelurahan yang tidak menjalankan tugas tersebut.
Sorotan serupa ia tujukan pada sektor pasar dan retribusi daerah yang dinilainya masih menyimpan potensi besar. Semua itu menjadi semakin penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Potensi PAD Ternate besar. Tapi kalau target ditetapkan tanpa data yang valid, itu hanya tebakan,” ujarnya tegas.
Bagi Nasri, pembenahan pendataan adalah langkah pertama yang tak bisa ditawar.
“Jangan bicara kebocoran dulu. Kita bereskan dulu datanya. Dari sanalah semua kebijakan yang tepat bisa lahir,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan