Sofifi, SerambiTimur– Proyek pembangunan Laboratorium Pendidikan Terpadu (LPT) di Provinsi Maluku Utara saat ini menghadapi berbagai masalah yang membuat pelaksanaannya terhambat. Proyek tersebut terdiri dari tiga lokasi, yakni Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan, dengan anggaran total sebesar Rp 50 miliar. Dari ketiga lokasi tersebut, proyek di Kota Tidore Kepulauan menjadi sorotan utama karena adanya dugaan masalah anggaran yang mencapai lebih dari Rp 25 miliar, tepatnya Rp 25.358.703.040,57.
Menurut data yang diperoleh oleh **SerambiTimur**, pembangunan LPT di Kota Tidore Kepulauan mencakup 11 item pekerjaan. Berikut adalah rincian anggaran proyek tersebut:
1. Pembangunan Drainase**: Rp 819.967.708,91
2. Pembangunan Ruang Aula (Auditorium)**: Rp 3.346.087.692,73
3. Pembangunan Ruang Ibadah**: Rp 811.607.766,47
4.Pembangunan Ruang Laboratorium IPA, Komputer, Perpustakaan, dan Ruang Teori: Rp 4.472.986.976,96
5. Pembangunan Ruang Asrama Putra dan Putri**: Rp 2.588.810.000,00
6. Pembangunan Area Parkir dan Lanskap**: Rp 862.283.000,00
7. Pembangunan Ruang Makan dan Dapur Umum**: Rp 1.107.413.000,00
8. Pembangunan Rumah Susun Guru dan Tenaga Pendidik**: Rp 2.582.294.000,00
9. Pembangunan Ruang Praktik Kompetensi Agribisnis Tanaman Pangan dan TKJ: Rp 4.568.262.000,00
10. Pembangunan Ruang Guru, Ruang Pengelola, dan Tenaga Pendidik**: Rp 2.742.776.000,00
11. Pembangunan Jalan**: Rp 1.454.754.895,00
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Damruddin, menyatakan bahwa proyek pembangunan LPT ini masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Maluku Utara terkait dengan penyelesaian utang.
“Saat ini, kami masih menunggu hasil audit dari inspektorat, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian utang,” kata Damruddin. “Untuk pencairan anggaran, baru sekitar 30 persen yang dicairkan untuk lahan, sementara di Halmahera Tengah belum ada pencairan sama sekali.”
Saat ditanya tentang izin mendirikan bangunan (IMB), Damruddin menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah lebih jauh karena masih menunggu hasil audit.
Pj Gubernur Malut Siap Bertindak
Pj Gubernur Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan LPT ini sedang dalam proses audit oleh Inspektorat. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, tidak akan segan-segan untuk membongkar proyek tersebut.
“Saya telah meminta Inspektorat untuk menelusuri masalah ini. Jika unsur-unsurnya tidak memenuhi syarat, maka proyek ini harus dibatalkan. Salah satu contohnya adalah IMB; kita harus cek jika ada pelanggaran tata ruang, bisa saja dibongkar,” tandas Samsudin.
Masalah Lahan dan Keterlambatan
Proyek yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara ini belum kunjung tuntas hingga hari ini. Proyek gedung LPT yang bermasalah tercatat di tiga daerah: Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan dengan total anggaran sebesar Rp 50 miliar.
Di Tidore Kepulauan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara juga telah menerima surat dari Pemerintah Kota mengenai masalah lahan yang belum mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).
“Berdasarkan aturan standar, LPT harus berada di dalam lingkungan sekolah, bukan di luar,” jelas Samsudin.
KPK Diminta Turun Tangan
Selain menunggu hasil audit Inspektorat, Pj Gubernur Malut Samsudin Abdul Kadir juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek ini karena diduga telah menguras anggaran daerah hingga puluhan miliar.
“Saya juga meminta KPK agar segera mengusut proyek ini, karena telah menguras anggaran daerah puluhan miliar,” tegas Samsudin.
Proyek pembangunan LPT di Kota Tidore Kepulauan dan lokasi lainnya masih terus dipantau, menunggu hasil audit untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyelesaiannya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final mengenai kelanjutan proyek ini.
Tinggalkan Balasan