TERNATE , SerambiTimur- Penolakan terhadap politik dinasti terus disuarakan oleh warga di sejumlah wilayah Kota Ternate. Salah satu wilayah yang menyoroti isu ini adalah Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, di mana warga merasa politik dinasti semakin terasa, terutama setelah Wali Kota M. Tauhid Soleman mengangkat Rizal Marsaoly sebagai Sekretaris Daerah Kota Ternate, serta melibatkan beberapa kerabatnya dalam pemerintahan.
“Mestinya kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keluarga sendiri,” ujar Fikri, salah satu warga Kasturian, Rabu (2/10/2024).
Senada dengan Fikri, Iswan Hamisi, seorang mahasiswa asal Pulau Moti, juga menolak keras praktik politik dinasti yang menurutnya menghambat birokrasi dan kepemimpinan yang adil. Iswan mengutip pandangan Martien Herna Susanti, dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (Unnes), dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa dinasti politik adalah bentuk reproduksi kekuasaan yang mengandalkan hubungan darah dan keturunan.
Iswan menjelaskan bahwa dinasti politik merupakan ancaman bagi demokrasi, karena dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat, bukan berdasarkan garis keturunan. Ia juga menekankan bahwa politik dinasti menghalangi kesempatan bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam politik, serta menghambat proses kaderisasi dan rekrutmen yang adil.
“Jika dinasti politik terus berkembang, kita akan melihat lebih banyak korupsi sumber daya alam, kebocoran pendapatan daerah, dan penyalahgunaan APBD maupun APBN,” ujar Iswan menutup pernyataannya.
Tinggalkan Balasan