Ternate, SerambiTimur – Alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan terluar Ternate, yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025, mendapat kritikan dari akademisi Muamil Sunan.
Melalui pesan WhatsApp pada 17 Agustus, Muamil menyatakan bahwa program prioritas “Faduli BaHiM,” yang merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah kota, seharusnya sudah menjadi program tahunan Pemkot Ternate. Ia menegaskan bahwa program tersebut seharusnya sudah berjalan sejak awal masa pemerintahan dan tidak diusulkan hanya pada akhir masa jabatan wali kota.
“Perencanaan pembangunan daerah seharusnya dirancang setiap tahun dalam program kerja SKPD untuk mewujudkan visi dan misi Pemkot yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja Faduli BaHiM seharusnya sudah berjalan sejak awal pemerintahan dengan alokasi anggaran dalam setiap APBD, bukan hanya di akhir masa jabatan,” kata Muamil.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD untuk merealisasikan RPJMD. Menurutnya, jika Faduli BaHiM memang merupakan program prioritas, maka alokasi anggaran untuk program tersebut sudah seharusnya dimasukkan dalam KUA-PPAS sejak awal pemerintahan berjalan, sehingga pembangunan di wilayah terluar dapat dilaksanakan sejak awal masa pemerintahan M. Tauhid Soleman.
Tinggalkan Balasan