TERNATE, SerambiTimur — Pemerintah Kota Ternate diduga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 660 juta untuk pembangunan pangkalan ojek demi kepentingan politik, guna mempertahankan kekuasaan pada periode kedua. Anggaran tersebut melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate.
Sebelumnya, Pemkot Ternate juga mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 3.750 pengemudi ojek, masing-masing menerima Rp 400 ribu/orang. Selain BLT, pengemudi ojek juga mendapatkan fasilitas seperti helm, jaket, bahan bakar minyak (BBM), serta BPJS Ketenagakerjaan.
Proyek pembangunan pangkalan ojek dan Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang dinilai tidak sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Ternate Tauhid soleman ini, menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dari Rp 2 miliar.
Berdasarkan data LPSE, proyek pembangunan pangkalantersebut masih dalam tahap lelang tender dengan melibatkan 37 perusahaan.
Pengamat Kebijakan Publik Maluku Utara, Muamil Sunan, mengkritik pengelolaan keuangan Pemkot Ternate yang semakin memburuk. Ia menyoroti banyaknya program prioritas yang belum terealisasi dan membutuhkan perhatian serius.
“Penggunaan anggaran sebesar itu hanya untuk membangun pangkalan ojek menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin amburadul,” kata Muamil kepada wartawan (4/9/2024).
Muamil juga mempertanyakan legalitas proyek pangkalan ojek tersebut, mengingat status ojek yang masih ilegal. Ia meragukan bagaimana Pemkot Ternate akan mempertanggungjawabkan proyek ini, termasuk status tanah dan aset bangunan.
“Sampah di Kota Ternate masih menjadi masalah mendesak yang seharusnya menjadi prioritas utama Tauhid Soleman, sesuai janji kampanyenya pada Pilkada 2019,” tegasnya.
Muamil meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan Tauhid Soleman, yang dinilai sering melakukan pemborosan anggaran melalui program-program yang tidak penting.
“Setiap tahun target PAD tidak tercapai, banyak masalah yang belum terselesaikan. DPRD seharusnya mengevaluasi pengelolaan keuangan Pemkot, terutama terkait penggunaan APBD,” pungkas Muamil.
Tinggalkan Balasan