Ternate, SerambiTimur – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Maluku Utara, Muamil Sunan, menilai bahwa Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan saat ini sudah sangat jelas dijadikan alat politik oleh Calon Wali Kota Petahana.
Menurut Muamil, penyerahan Bansos yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan dan bertepatan dengan momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) patut dipertanyakan apakah bertujuan untuk pengentasan kemiskinan atau sebagai langkah politik untuk mempertahankan jabatan di periode kedua. “Indikasinya sudah jelas untuk kepentingan politik, apalagi yang membagikan Bansos adalah Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman,” ujarnya.
Muamil menekankan, jika Bansos bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, mengapa program ini tidak menjadi prioritas sejak awal masa jabatannya. “Fenomena seperti ini dikenal sebagai siklus anggaran politik (political budget cycle), di mana keputusan pengeluaran pemerintah sering dipengaruhi oleh faktor politik untuk mengoptimalkan dukungan elektoral petahana,” jelas Muamil.
Bansos, lanjutnya, yang seharusnya difokuskan untuk membantu keluarga miskin, seringkali dimanfaatkan sebagai alat politik untuk meraih dukungan masyarakat menjelang Pilkada. Padahal, Bansos sejatinya bertujuan meringankan beban keluarga miskin melalui penyaluran uang atau barang yang dianggarkan dari APBD.
Muamil juga mengingatkan bahwa Bansos adalah hak warga yang harus diberikan oleh pemerintah kota, baik berupa uang maupun barang kebutuhan pokok, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti dalam Perpres No. 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK. “Pemerintah daerah berkewajiban menyalurkan Bansos untuk meningkatkan taraf hidup warga, bukan untuk kepentingan politik,” tambahnya.
Ia berharap warga penerima Bansos memahami bahwa program ini diatur secara resmi dan bukan bagian dari strategi politik petahana untuk mencari dukungan dalam Pilkada.
Tinggalkan Balasan