TERNATE, SerambiTimur – Pembangunan panggung kesenian di Pulau Hiri yang terbengkalai kembali memicu kemarahan DPRD Kota Ternate. Wakil Ketua DPRD, Jamian Kolongsusu, ketika di Konfirmasi media ini (01/12), menegaskan akan memanggil Dinas Pariwisata untuk meminta pertanggungjawaban atas proyek mangkrak yang menelan lebih dari Rp 1,2 Milyar anggran Daerah.
Jamian Kolongsusu, dengan nada keras, menyatakan, “Ini anggaran miliaran rupiah! Tidak mungkin DPRD diam melihat fasilitas publik seperti ini dibiarkan rusak dan tidak dimanfaatkan. Kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab!
Proyek yang didanai selama dua tahun berturut-turut (2018-2019) ini seharusnya menjadi pusat kegiatan budaya di Pulau Hiri, terutama pasca Festival Pulau Hiri yang sempat menjadi ikon. Namun, setelah pergantian kepemimpinan, proyek ini justru ditinggalkan.
DPRD mengecam lemahnya pengawasan pemerintah setelah pergantian pemerintahan. Program-program budaya yang sudah memiliki landasan seharusnya tetap dilanjutkan. DPRD menolak proyek yang menghabiskan uang rakyat ini menjadi mubazir tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Kalau ada kelalaian, maka harus diungkap! Tidak bisa dibiarkan proyek ini jadi kuburan anggaran,” tegas Jamian. DPRD akan merekomendasikan audit teknis dan anggaran.
DPRD akan memanggil Dinas Pariwisata untuk mendapatkan data lengkap mengenai progres fisik, penggunaan anggaran, alasan proyek tidak selesai, dan keberlanjutan Festival Pulau Hiri. DPRD berjanji akan mendorong penyelesaian panggung kesenian tersebut agar tidak menjadi simbol mangkraknya pembangunan di wilayah terluar Kota Ternate. Masyarakat Pulau Hiri sudah terlalu lama menunggu. Jangan jadikan mereka korban dari buruknya tata kelola proyek, tegas Jamian.
Tinggalkan Balasan