Halsel, SerambiTimur– Proyek pembangunan sekolah unggulan ala Rusia di Kabupaten Halmahera Selatan terancam tak selesai tepat waktu. Komisi I DPRD Halsel yang turun langsung ke lokasi proyek menemukan sejumlah item pembangunan masih jauh dari target, dengan progres hanya berkisar antara 64 hingga 90 persen.
Dengan kondisi ini, DPRD tak yakin proyek senilai Rp 34,9 miliar tersebut bisa rampung dalam waktu dekat, apalagi dalam satu hingga dua bulan ke depan seperti yang diklaim pihak kontraktor dan pengawas.
Fakta di Lapangan: Proyek Jalan di Tempat
Anggota Komisi I DPRD Halsel, Junaidi Abusama, menegaskan bahwa janji penyelesaian proyek pada Maret 2025 sulit terealisasi. “Kalau mau jujur, kami tidak yakin pembangunan ini akan selesai di bulan Maret. Beberapa item saja masih di angka 60 sampai 80 persen lebih,” katanya, Jumat (14/2).
Bahkan, jika kontraktor meminta perpanjangan waktu (addendum), Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dulu dengan BPKP Maluku Utara dan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP.
Anggaran Besar, Hasil Minim
Proyek yang dimulai di era Kadis Pendidikan Safiun Radjulan ini seharusnya sudah selesai, mengingat anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 34,9 miliar. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan progres yang lamban:
- Unit Sekolah Baru (USB) SMP baru mencapai 85 persen.
- Persiapan dan lingkungan (landscape) bernilai Rp 10,9 miliar baru 90 persen, dengan paving block belum terpasang.
- Gedung kelas B senilai Rp 14,2 miliar, dari 24 ruang kelas, 12 masih dalam proses pemasangan plafon dan tegel, sementara 12 lainnya baru tahap plafon.
- Pembangunan aula bernilai Rp 4,5 miliar bahkan baru mencapai 64 persen, dengan pemasangan rangka atap baja yang belum tuntas.
Melihat realitas ini, Junaidi menegaskan proyek ini tak bisa dipaksakan untuk segera difungsikan. “Sekali lagi, saya tidak yakin ini akan selesai. Masih banyak item yang belum rampung. Kalau mau dipaksakan, sebaiknya dipertimbangkan dulu,” tegasnya.
DPRD Bakal Kawal Sampai Tuntas
DPRD Halsel, khususnya Komisi I dan Fraksi PKB, menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Seperti hasil RDP dan on the spot kami di Komisi I, kami akan kawal ini sampai selesai,” tegas Junaidi.
Dengan kondisi proyek yang mangkrak dan ketidakjelasan tanggung jawab pihak terkait, DPRD Halsel semakin mempertanyakan pengelolaan anggaran proyek ini. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, bukan tak mungkin dugaan penyimpangan anggaran akan semakin mencuat.
Tinggalkan Balasan