Ternate, Serambi Timur– Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Sofyan Kamarullah, menyatakan bahwa tujuh proyek fisik yang dibiayai anggaran tahun 2024 berada di bawah pengawasan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan Sofyan pada Jumat (09/8/2024).
Sofyan mengungkapkan bahwa tujuh proyek fisik yang diawasi KPK meliputi beberapa ruas jalan strategis, yaitu Ruas Jalan Saketa – Dehepodo, Ruas Jalan Payahe – Dehepodo, Ruas Jalan Kao – Toliwang, dan Ruas Jalan Dofa – Fala. Selain proyek jalan, terdapat juga tiga proyek irigasi yang diawasi, yakni proyek irigasi AHA di Kabupaten Morotai, irigasi Kobe di Halmahera Tengah (Halteng), dan irigasi Gane Timur di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
“Tujuh proyek ini diawasi langsung oleh KPK, mulai dari proses kontrak hingga progres 100 persen pekerjaan. Laporan kemajuan proyek kami sampaikan melalui Inspektorat Provinsi Maluku Utara karena administrasi laporan ke KPK berada di Inspektorat,” jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dalam pelaksanaan proyek setelah berbagai masalah yang terjadi di masa lalu. “Kami berusaha untuk berjalan dengan normal dan memperbaiki segala hal yang perlu diperbaiki,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan