Oleh Ahmad Yani Abdurrahman
Meskipun Pilpres telah berakhir dan pasangan Prabo Gibran telah menjadi pemenangnya, upaya menjegal Anies Baswedan sepertinya takan berhenti. Entah dosa apa yang telah diperbuat pada rezim ini sehingga Anies dianggap duri dalam daging yang harus diamputasi.
Setelah Pilpres Anis kembali berniat bertarung merebut kursi Gubernur DKI Jakarta, maklum selain incumbent hampir sebagian besar hasil survey masih menempatkan Anies pada posisi teratas dan tidak terkalahkan. Partai yang tergabung dalam koalisi perubahan dengan bersemangat memberikan dukungan mulai PKS, Nasdem, PKB.
Namun nelakangan partai yang tergabung dalam koalisi perubahan mencabut dukungan terhadap Anies. PKS partai pertama yang mendeklariskan Anies sekaligusnya mencabut dukungannya dengan alasan Anies tidak mampu mencari tambahan kursi dari partai lain disusul partai Nasdem dan PKB.
Jakarta memang berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia. Jakarta ibarat magnet Indonesia, barometer kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kata orang jadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan Presiden bahkan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies disebut Gubernur rasa Presiden.
Rasa Presiden karena memiliki reputasi dan prestasi luar biasa. Modal inilah membuat rakyat Jakarta masih merindukan sosok Anies kembali memimpin Jakarta. Hasil survei serta kecintaan rakyat terhadap Anies Baswedan membuat sejumlah politisi kawakan dan politisi karbitan berpikir seribu kali bertarung melawan Anies. Sejumlah nama yang digadang menjadi Calon Gubernur DKI seperti RIdwan Kamil, Ahmad Syahroni, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok termasuk putra bungsu sang Presiden Jokowi, Kaesang Pangerap harus putar balik mengatur langkah mencari daerah yang punya peluang untuk menang. Nama nama diatas selain memiliki dukungan Partai Politik, juga ditunjang dukungan finansial yang fantastis.
Meskipun masih ada waktu sepekan dimulai pendaftaran pasangan calon kada, peluang Anies memperoleh tiket Pilgub sudah tertutup rapat. PDIP satu satunya Parpol yang belum menentukan calonnya juga tak mungkin mendukung Anies karena tidak memenuhi syarat pendaftaran. Fenomena penjegalan bukan saja dialami Anies, Airin Rachmi Diani mantan Walikota Tangsel kader Golkar yang berpeluang menjadi Gubernur Banten harus menelan pil pahit karena tidak mendapat dukungan partainya sendiri.
Demokrasi yang seharusnya menyediakan ruang dan kebebasan rakyat berkompetisi telah ditutup rapat para bagundal politik. Akibatnya partai politik dan elitnya gagal melaksanakan fungsi rekrutimen kepemimpinan karena terperangkap dalam politik sandera. Disisi lain penguasa dengan dukungan oligarki lebih memilih politik cuan, sandra dan intimidasi melawan bagundal politik yang berbeda pandangan, apalgi mencoba melawan penguasa.
KIM Plus telah menjadi begitu fenomenal dalam politik Indonesia jelang kontetasi Pilkada di Daerah seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. KIM Plus ibarat kapal yang digunakan Jokowi dan Prabowo berlayar bersama dengan tujuan berbeda. Jokowi menjadikan pelabuhan “purna purna kuasa” sebagai tujuan berlabuh, sekaligus ingin menempatkan sang putra mahkota Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres berbeda dengan wapres sebelumnya yang terkesan sebagai ban serep dan boneka. Singkatnya Jokowi menghendaki Gibran sebagai Wapres yang memiliki posisi tawar, pengaruh dan power mengimbangi Prabowo sekaligus melindungi dinastinya ketika tak memiliki kuasa. Sedangkan sang Presiden terpilih, Prabowo Subianto ingin berlayar dengan KIM Plus hingga bisa mengantarkannya dua periode.
Dengan perbedaan tujuan otomatis prefernesi politiknya berbeda. Ibarat dalam sebuah kapal, Jokowi dan Prabowo saling membajak para awak kapal, Nahkoda, Mualim, Perwira hingga ABK. Secara assoatif awak kapal dimaksud adalah pimpinan parpol, para kepala daerah dan sebagainya. Beberapa rekomendasi untuk calon Gubernur termasuk upaya penjegalan Anies merupakan sinyal sesungguhnya pertarungan periode 2029 sudah ditabuh.
Dunia politik memang tidak mengenal teman dan musuh abadi, tetapi hanya kepentingan abadi. Pilkada di beberapa Provinsi besar terutama DKI adalah potret kepentingan Prabowo vs Jokowi. Akankah Ridwan Kamil melangkah mulus menuju DKI 1 melawan kotak kosong atau calon independent tentunya belum pasti. “Kudeta” terhadap Ketum Umum DPP Golkar Erlangga Hartarto dan Munas Golkar sebelum pendaftaran calon kepala daerah bisa jadi akan merubah konstelasi politik dan peta dukungan terhadap calon kepala daerah apalagi Anies Baswedan sudah dipastikan gagal memperoleh tiket. Kegagaln Anies dipastikan membuka peluang pada calon lain dari internal KIM Plus untuk bertarung, politik selalu berubah tiap saat, injuri time akan membuktikan siapa pasangan calon DKI, Ridwan Kamil – Suswono yang sudah mendeklarasikan atau Ridwan Kamil – Kaesang Pangerap, kita tunggu hingga tanggal 27 nanti.
Tinggalkan Balasan