SerambiTimur-Kao Utara, 16 April 2025 — Pernyataan tajam datang dari para tokoh adat Negeri 4 Suku di lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Mereka tidak tinggal diam menyusul tudingan bahwa Lembaga Adat ikut terseret dalam konflik antara perusahaan dan sejumlah pihak yang melakukan aksi demonstrasi.
“Kami tidak memihak siapa pun. Tugas kami menjaga kedamaian dan ketertiban di tanah adat ini,” tegas Yunus Ngetje, tokoh adat dari Suku Pagu, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kao Utara, Selasa kemarin.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas tudingan yang dilontarkan Senator Dr. Graal Taliawo, yang sebelumnya menuding bahwa masyarakat adat digunakan untuk mendukung kepentingan korporasi.
“Kalau belum memahami duduk persoalannya secara utuh, sebaiknya berdialog dulu. Jangan main tuduh dan memprovokasi,” tambah Yunus.
Lembaga Adat, Pilar Sosial yang Tidak Bisa Diabaikan
Dalam kesempatan yang sama, Guntur Lotty, juru bicara Suku Towiliko Kao, menegaskan bahwa keberadaan NHM sebagai Objek Vital Nasional harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“NHM bukan hanya aset negara, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat di sini. Kami mendukung efisiensi perusahaan, tapi tetap mengawal hak-hak masyarakat dan karyawan,” ujarnya.
Guntur juga mengingatkan pentingnya penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui mekanisme hukum dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, melibatkan pihak-pihak di luar hubungan industrial justru bisa membuka potensi konflik berbasis SARA.
“Jangan sampai konflik kepentingan segelintir orang memecah belah harmoni kami di Negeri 4 Suku,” katanya menegaskan.
Pesan Damai dari Negeri 4 Suku
Lembaga Adat Negeri 4 Suku—Towiliko Kao, Boeng, Pagu, dan Modole—menyatakan komitmennya menjaga stabilitas sosial dan budaya di wilayah lingkar tambang. Mereka mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan, untuk duduk bersama dan mencari solusi damai.
“Kami netral, tapi tidak akan diam jika harmoni masyarakat terancam,” tutup Yunus.
Tinggalkan Balasan