TERNATE, SerambiTimur- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berencana menaikkan insentif RT/RW dan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rencana ini diumumkan oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ternate, M Rizal Marsaoly, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah disiapkan oleh Wali Kota Tauhid Soleman.
Namun, langkah ini menuai kritik dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate. Ketua GMNI Ternate, Ismawan F Baguna, menilai kebijakan tersebut sarat dengan kepentingan politik dan berpotensi mendukung salah satu kandidat dalam Pilkada mendatang. Ismawan mempertanyakan mengapa kebijakan tersebut diambil mendekati momen politik, padahal selama tiga tahun terakhir, Pemkot Ternate dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan RT/RW dan PTT, khususnya terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi tenaga P3K yang belum dibayarkan.
Menurut Ismawan, kebijakan ini menimbulkan kecurigaan bahwa Pemkot Ternate mencoba memanfaatkan momentum Pilkada untuk memperkuat konsolidasi politik bagi calon petahana. Ismawan juga mengkritik pernyataan Sekot Ternate yang menyebut kenaikan insentif sudah disiapkan oleh Wali Kota, yang ia nilai terkesan politis karena disampaikan menjelang Pilkada.
“Jika benar kebijakan ini dibuat dengan maksud tertentu, hal ini bisa merusak demokrasi dan mengganggu kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya,” ujar Ismawan.
Sebagai informasi, Tauhid Soleman kembali mencalonkan diri sebagai incumbent dalam Pilkada 2024, berpasangan dengan Nasri Abubakar dari Partai Demokrat.
Tinggalkan Balasan