SOFIFI, SerambiTimur– Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menyediakan sarana dan prasarana pengawasan laut di wilayah Maluku Utara. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Menurut Abdullah, sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara sangat membutuhkan pengawasan ketat untuk melindungi sumber daya kelautannya dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang masih marak terjadi. “Kami berharap rapat ini membuahkan hasil berupa penyediaan kapal patroli dan pembangunan pangkalan di Maluku Utara,” ujarnya, Rabu (18/12/2024), seperti dikutip dari Terbitmalut.com.
Ia menambahkan bahwa pengawasan laut di Maluku Utara selama ini masih bergantung pada Ambon, Provinsi Maluku. Kehadiran Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI, Ir. Suharta, diharapkan dapat memberikan dukungan nyata bagi Maluku Utara.
“Penangkapan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan seperti pengeboman ikan dan penggunaan alat tangkap terlarang masih sering terjadi. Bahkan, kapal-kapal asing juga terdeteksi melakukan penangkapan ilegal di perairan Maluku Utara,” jelasnya.
Abdullah juga berharap agar Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, dapat memperjuangkan bantuan armada dan pembangunan pangkalan yang memadai untuk Maluku Utara.
“Sesuai informasi dari KKP RI, ada rencana pembangunan pangkalan di Maluku Utara. Kehadiran pangkalan ini akan didukung dengan infrastruktur armada yang lebih besar, sehingga pengawasan terhadap illegal fishing bisa ditingkatkan secara signifikan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan